Aliansi Sopir RDP ke DPRD Sambas Terkait Penyaluran BBM Subsidi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Aliansi Supir Kabupaten Sambas melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Sambas, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas, Selasa 19 Desember 2023.

Dalam aliansi itu, tergabung Ikatan Sopir Kabupaten Sambas, Asosiasi Sopir Independen Kabupaten Sambas, Truck Mania West Borneo dan Komunitas Sawit Sambas.

Rombongan para supir diterima langsung Ketua DPRD Sambas, H Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan, Ketua Komisi II Melani Astuti, Ketua Komisi III Trisno, Anggota DPRD Hj Idaliati, Erwin Johana dan Harni Indriani.

Hadir pula perwakilan Pemerintah Daerah diantaranya Asisten II Setda Sambas Samekto Hadi Suseno, Kadis Kumindag I Ketut Sukarja, Kabag Perekonomian Azmi Rizaldi, Dinas Perhubungan Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas, Dandim 1208 Sambas dan Polres Sambas.

RDP membahas terkait persoalan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh SPBU di Kabupaten Sambas.

Baca juga: Ratusan Peserta Ikuti Sambas Fun Bike Berkemajuan 2023, Bupati Satono Lepas Langsung

Terkait persoalan yang dibahas, DPRD Sambas mengundang Sales Branch Manager Rayon II Pertamina Kalimantan Barat Joseph Farel dan jajarannya, serta para pengelola SPBU di Kabupaten Sambas.

Pengurus Aliansi Supir Kabupaten Sambas Rizal Parizal mengatakan, kesempatan RDP itu pihaknya menyampaikan terkait mekanisme dan kebijakan pendistribusian BBM bersubsidi oleh SPBU yang ada di Kabupaten Sambas.

Dia melanjutkan, setidaknya ada 8 pertanyaan yang diajukan Aliansi Supir Kabupaten Sambas pada moment RDP dengan DPRD Sambas.

"Diantaranya pertanyaan pertama mengenai jumlah total kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Sambas," ucapnya.

Tidak hanya itu, imbuh dia, pihak menanyakan terkait jumlah suplai BBM bersubsidi di setiap SPBU di Kabupaten Sambas.

"Jadwal suplai BBM bersubsidi SPBU di Sambas berdasarkan hari dalam setiap minggu, termasuk pertanyaan di SPBU mana saja tempat pembelian BBM bersubsidi yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait," katanya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini