Setwapres Inisiasi Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia menginisiasi agenda evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis 7 Desember 2023.

Evaluasi terpadu itu melibatkan sejumlah kementerian lembaga dan pemerintah daerah di Kalbar.

Diantaranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Kalbar, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Kota se Kalbar serta beberapa pihak terkait lainnya.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres Suprayoga Hadi mengungkapkan Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memerlukan pendampingan oleh tim terpadu pusat.

Lantaran Kalbar masuk dalam 12 provinsi yang menjadi prioritas penanganan stunting.

Baca juga: SMAN 2 Pemangkat Kunjungi Mini Museum IKIP PGRI Pontianak

“Terhadap 12 (provinsi) itu ditugaskan oleh Presiden dan Wapres untuk didampingi melalui koordinasi dari Kemenko PMK dengan melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga,” kata Suprayoga Hadi.

“Kalbar ini menjadi tanggung jawab kami Setwapres untuk melakukan pendampingan,” sambungnya.

Dirinya menambahkan pendampingan tersebut berfokus kepada tiga hal diantaranya aspek tata kelola, intervensi spesifik dan sensitif.

Untuk aspek tata kelola pendampingan tertuju pada sektor manajerial terutama dalam konteks koordinasi dan kolaborasi yang sangat diperlukan.

Terlebih disetiap daerah telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin langsung oleh kepala daerah dan dalam menjalankan tugas keseharian oleh wakil kepala daerah.

“Instansi yang terlibat memberikan pendampingan seperti Setwapres, Kemendagri, Kemenkes, Bappenas, Kemendes, BKKBN dan beberapa kementerian lembaga lainnya,” jelasnya.

Suprayoga Hadi mengungkapkan untuk intervensi spesifik berfokus kepada sektor kesehatan terutama dalam upaya memperbaiki kondisi balita, gizi ibu hamil dan remaja putri yang akan memasuki masa pernikahan.

Sedangkan untuk intervensi sensitif mencakup lebih luas mulai dari air bersih, air minum, perbaikan pangan dan sektor-sektor yang mendukung lainnya.

“Tiga hal ini yang kita lakukan pendampingan dalam pendampingan kami juga tidak sendirian akan tetapi juga dihadiri Kemenkes, KemenPUPR, Kementerian Agama, BKKBN, dan lainnya,” ungkap Suprayoga Hadi.

“Enam kabupaten kota yang kita dampingi diantaranya Kabupaten Landak, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kota Pontianak dan Singkawang,” sambungnya.