Plt Asisten III Resmi Buka Pelaksanaan Seleksi PPPK Kayong Utara Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Plt Asisten Adminitrasi Umum (Asisten III) secara resmi membuka pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 yang berlangsung Gedung Balai Praja, Sukadana, Kamis (30/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Jumadi berpesan agar para peserta dapat mengandal diri sendiri dan jangan percaya dengan orang yang menjanjikan bisa lolos karena semuanya telah ditentukan melalui CAT komputer.

"Andalkan diri sendiri dan jangan percaya dengan orang menjanjikan lolos serta berdoa sebelum memulai tes, minta terbaik kepada yang maha kuasa," ucap Jumadi.

Kemudian, Jumadi juga menjelaskanpad seleksi PPPK saat ini, terdapat 2 kategori yaitu khusus dan umum. Dimana kategori khusus adalah khusus tenaga kontrak di daerah.

"Jadi ada 80 persen dibuka untuk pelamar khusus dan 20 persen pelamar umum. Memang untuk pelamar khusus ini tidak ada pasing grade jadi siapa nilai tertinggi nanti lolos dia, ini salah satu kebijakan pemerintah pusat. Kita dapat formasi itu 608 tapi yang mendaftar hanya 570 orang, ini mungkin karena memang guru itu hampir terpenuhi jadi ini memang faktor guru yang tinggal sedikit saja mudah-mudahan dengan adanya tes ini guru itu bisa terpenuhi semua," papar Jumadi.

• Pemkab Kayong Utara Gelar Rakor dan Evaluasi SPM Dinas Kesehatan

Selain itu, Jumadi mengungkapkan pihaknya telah berupaya mengajukan untuk formasi khusus bagi tamatan SMA seperti Satpol PP.

"Waktu itu Kemendagri menjanjikan kita, akan ada formulasi khusus untuk tamatan SMA ini terutama Pol PP, kita masih menunggu kebijakan pemerintah pusat tapi sudah mengusulkan sesuai yang mereka minta. Dan memang yang SMA ini, terbatas sekali penerimaannya, kita tahun ini hanya ada di pemadam kebakaran saja. Kalau dari 1200 tenaga honorer itu hampir separuhnya tamatan SMA di kita," ungkap Jumadi.

"Jadi katanya kebijakan pemerintah pusat akan adanya jabatan pelaksana kalau saat ini, jabatan fungsional memang tidak bisa diisi tenaga SMA minimal D3," tambah Jumadi. (*)