Provinsi Kalbar Akan Terima DBH Sawit pada Desember 2023, dengan Besaran Mencapai Rp 311 Miliar

Ia mengatakan dalam hal DBH Sawit ini tentu banyak tahapnnya sehingga munculah DBh Sawit.

Diantaranya dilihat dasarnya dari luasan lahan sawit, dan produktivitas yang menjadi dasar perhitungannya.

Selain itu ada rencana aksi daerah apakah sudah di susun atau belum oleh provinsi maupun kabupaten terkait rencana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Hal itulah dikatakannya menjadi dasar-dasar perhitungannya.

“Kebetulan kalbar merupakan daerah penghasil sawit, yang dapat ini tidak hanya daerah penghasil sawit saja, tapi daerah yang dilalui atau lalu lintas sawit juga seperti Pontianak, Singkawang juga dapat. Untuk provinsi Kalbar memang nomor dua, tapi secara produktivitas kita agak rendah dibanding Sumut. Tapi kita beda tipis, sehingga mereka nomor dua setelah Riau,” jelasnya.

Dikatakannya untuk Luasan sawit di Kalbar memegang bobot utama, produktivitas bobot kedua, kemudian ada aspek managemen dari sisi rencana daerah yang sudah disusun atau belum.

Lalu peruntukan DBH Sawit ini nantinya lebih kepada pembangunan infrastruktur, dijelaskannya sebab pertimbangan sebelumnya bahwa sawit-sawit membawa dampak terhadap kerusakan jalan.

Maka DBH Sawit di dorong untuk pembangunan infratruktur kembali.

Selain untuk infrastruktur, juga ada untuk penguatan data, mendukung registrasi pekebun. Kemudian pembinaan, manajemen pendamping.

“Jadi kita tinggal menunggu pusat mengirimkan DBH Sawit melalui transfer keuangan daerah yang akan langsung masuk kas daerah. Mudah-mudahan proses eksekusinya cepat,” pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini