JANGAN Lupa! Materi UUD 1945 Sesudah dan Sebelum Amandemen Sering Keluar Saat Tes CPNS dan PPPK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rangkuman materi tentang UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen bagi peserta PPPK dan tes CPNS

Materi tentang dasar negara merupakan soal langganan keluar saat tes SKD atau Tes Wawasan Kebangsaan bagi CPNS dan PPPK

Ada baiknya bagi calon peserta PPPK dan CPNS memperdalam hafalan tentan UUD 1945 itu.

Simak matari tentan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen berikut ini.

Materi dibawah ini disadur dari berbagai sumber di internet.

• SOAL dan Kunci Jawaban Ujian Kompetensi Manajerial Seleksi PPPK Guru dan Non Guru

Sidang Umum MPR (14 - 21 Oktober 1999)

19 Oktober 1999

Pasal yang Diamandemen Dimunculkan/diubah 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

Sidang Tahunan MPR (7 - 18 Agustus 2000)

18 Agustus 2000

Pasal yang Diamandemen Dimunculkan/diubah 18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

Sidang Tahunan MPR (1 -9 November 2001)

9 November 2001

Pasal yang Diamandemen Dimunculkan/diubah 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

Sidang Tahunan MPR (1 - 11 Agustus 2002)

11 Agustus 2002

Pasal yang Diamandemen Dimunculkan/diubah 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

Dihapus BAB IV

Sebelum Amandemen Batang Tubuh, terdiri atas

> 16 Bab

> 37 Pasal

> 65 Ayat

> 4 Pasal Aturan Peralihan

> 2 Ayat Aturan Tambahan Ada Penjelasan

Setelah Amandemen

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

> 20 Bab

> 73 Pasal

> 194 Ayat

> 3 Pasal Aturan Peralihan

> 2 Pasal Aturan Tambahan

Penjelasan Dihilangkan

• CONTOH Soal & Kunci Jawaban Tes Seleksi PPPK/CPNS Guru 2023-2024 Materi Model Pembelajaran

Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

1. Hal bentuk negara

2. Hal lembaga negara

3. Hal warga negara

BAB Tentang Pasal-Pasal

I Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1

II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2, 3

III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV DPA (dihapus)

V Kementerian Negara Pasal 17

VI Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, 18B

VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

VII A Dewab Perwakilan Daerah Pasal 22C, 22D,

VII B Pemilihan Umum Pasal 22E

VIII Keuangan Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D

VIII A Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E, 23F, 23G

IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25

IX A Wilayah Negara Pasal 25A

X Warga Negara dan Penduduk Pasal 26, 27, 28

X A Hak Asasi Manusia Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI Agama Pasal 29

XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30

XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31, 32

XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33, 34

XV Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36, 36A, 36B, 36C

XVI Perubahan Undang-undang Dasar 37

Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III

Aturan Tambahan Pasal I dan II

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News