Bank Indonesia Optimis Inflasi Kalbar Sesuai Target Kisaran 3 Plus Minus 1 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar penayangan Rakornas Tim Pengendali Inflasi dengan tema; “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional Yang Berkelanjutan” di Kantor Bank Indonesia Kalbar pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Kepala Perwakilan BI Kalbar, N A Anggini Sari menjelaskan terkait pengendalian inflasi, maka target inflasi nasional tahun 2023 adalah sebesar 3±1 persen.

“Dengan realisasi inflasi di Kalimantan Barat sampai dengan Juli 2023 adalah sebesar  1,53 persen atau secara year to date (ytd).

Adapun kami memprakirakan pada Agustus 2023 tekanan inflasi akan rendah dengan kecenderungan deflasi.

Sementara untuk inflasi volatile foods, angka realisasi hingga Juli 2023 berada pada level 1,96 persen  (ytd).

Kami optimis sampai dengan akhir tahun 2023, inflasi Kalbar tetap terkendali atau tidak melampaui target 3±1 persen,” ungkap Anggini Sari.

Baca juga: Bank Indonesia Resmikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Kalbar

Dalam upaya memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan insentif fiskal untuk kinerja pengendalian inflasi sebesar Rp1 triliun yang sudah dan akan dialokasikan  dalam tiga periode.

Pada periode pertama, dua kabupaten di Kalimantan Barat telah mendapatkan insentif fiskal tersebut, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara.

Dalam Rakornas yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo, diumumkan pula TPID Award 2022.

TPID Kabupaten Landak menjadi TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2022 di wilayah Kalimantan.

Sementara TPID Provinsi Kalimantan Barat masuk nominasi sebagai TPID Provinsi Terbaik 2022 di wilayaha Kalimantan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggini Sari mengaku bersyukur dan berharap Kabupaten Landak bisa mempertahankan prestasi tersebut di tahun 2023.

“Tentunya kita bersyukur TPID Kabupaten Landak bisa mendapatkan award.

Semoga kabupaten kota yang lainnya di Kalbar untuk tahun 2023 ini juga bisa menerima award,” ujarnya.

“Kami berharap ke depan, lebih banyak lagi  kab/kota di Kalimantan Barat yang dapat memperoleh insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi di daerahnya,” kata Anggini Sari.

Di dalam momen ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat untuk bersama mendorong secara maksimal dan optimal upaya pegendalian inflasi di Kalimantan Barat.

Menuritnya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Kalimantan Barat  pada tanggal 20 Agustus 2023 di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Pada agenda tersebut, terdapat beberapa pencapaian dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan hingga Desember 2023.

Baca juga: Gelar Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Jual Kebutuhan Pokok Rentan Inflasi

“Untuk ketersediaan pasokan dilakukan penyediaan 20 ribu bibit dan benih yang telah dan sedang distribusikan secara per tahap kepada Tim Penggerak PKK se Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Pondok Pesantren.

Bibit yang diberikan berupa Cabai Rawit, Hortikultura, Ayam, dan Ikan,” kata Anggini Sari.

Selain itu dilakukan pemberian bantuan Alsintan dan Saprotan kepada Kelompok Tani Padi dan Hortikultura, berupa Supporting Rice Milling Unit (RMU) yaitu Lantai Jemur UV, Cultivator, Pompa Air, Roda 3, dan dan peralatan lainnya.

Sementara dari sisi Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi, maka dilaksanakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah, yang secara total telah dilaksanakan sebanyak 81 kali.

Ini dilakukan dengan bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, dan Bulog.

“Pada GPM tanggal 20 Agustus 2023 lalu, kami fasilitasi ongkos angkut dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan pihak terkait.

Ini berdampak pada penurunan harga jual hingga 20 persen di bawah harga pasar, untuk komoditas beras, daging sapi, ayam, daging olahan, minyak, gula, dan lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya dilakukan Upaya Komunikasi Efektif dengan implementasinya berupa telah ditandatangani MOU Kerja sama Antar Daerah (KAD) Singbebaswah pada Juni 2023, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KAD tersebut.

KAD ini bertujuan untuk mendorong pengendalian harga dan ketersediaan pasokan di 4 (empat) daerah yaitu Singkawang, Bengkayang, Sambas, dan Mempawah, untuk komoditas beras, jagung, telur, ayam, dan lainnya.

“Kami mengajak Bapak/Ibu untuk bersama-sama mendorong untuk terus dilakukan perluasan KAD baik intra maupun dengan wilayah di luar Kalimantan Barat.

Selain itu, kami juga akan terus mendorong upaya peningkatan dan perluasan komunikasi serta edukasi kepada masyarakat terkait pengendalian inflasi yang dapat dimulai dari skala rumah tangga, contohnya berupa Belanja Bijak, Diversifikasi Bahan Pangan, dan lainnya,” ujarnya.