Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 41 Perpres Mengatur Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka Halaman 41 dari materi soal PPKN Kelas 9 SMP.

Halaman ini merupakan kegiatan siswa aktif.

Siswa diminta membaca materi sebelumnya.

Kemudian menjawab menurut pendapat sendiri apakah Perpres dapat maksimal mengatur masyarakat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara?

Rangkuman kunci jawaban materi ini telah disiapkan.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

Siswa dapat menjadikan panduan, namun siswa harus mencari tahu sendiri kebenaran kunci jawaban.

Berikut ini kunci jawaban PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

• Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 39 Contoh Perppu menjadi Undang-undang

Halaman 41

Siswa Aktif

Silakan kalian baca kembali materi di atas, menurut kalian apakah Perpres dapat maksimal mengatur masyarakat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara?

Carilah dari berbagai sumber yang ada.

Lihat kunci jawaban!

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh Presiden.

Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

• Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Kurikulum Merdeka Hal 36 Bab Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Melihat pengertiannya, Perpres dapat maksimal mengatur masyarakat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan presiden pun masuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Selain Keppres dan Perpres, terdapat pula tindakan hukum pemerintah berupa Inpres yang bersifat regeling yang hanya mengatur ke dalam organisasi pemerintah (hubungan subkoordinatif antara atasan dan bawahan).

Artinya, Inpres bersifat regeling dan berlaku ke dalam (internal) termasuk sebagai peraturan kebijakan (beleidsregels).

Oleh karenanya, Inpres hanya digunakan oleh presiden untuk menginstruksikan kepada lembaga di bawah kekuasaannya guna melakukan sesuatu.

Contohnya, Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Presiden mengeluarkan Inpres tersebut guna memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat yang terdiri dari 19 menteri, jaksa agung, 3 kepala badan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta pejabat daerah di antaranya gubernur, bupati/walikota untuk mendukung optimalisasi program jamsostek.

• Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 33 Contoh Ketetapan MPR dan Undang-undang

(*)