Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 33 Contoh Ketetapan MPR dan Undang-undang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka Halaman 33 dari materi soal PPKN Kelas 9 SMP.

Halaman ini merupakan kegiatan siswa aktif.

Siswa diminta membuat enam kelompok.

Lalu membagi seluruh peserta didik ke dalam masing-masing kelompok.

Selanjutnya melakukan diskusi di masing-masing kelompok.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Apa Arti Hobi? Apa Arti Wirausaha? Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Hal 99

Cari hal apa yang paling menarik dari masing-masing ketentuan hukum tersebut.

Lalu presentasikan/sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara berkelompok, disertai gambar atau ilustrasi yang menarik.

Rangkuman kunci jawaban materi ini telah disiapkan.

Siswa dapat menjadikan panduan, namun siswa harus mencari tahu sendiri kebenaran kunci jawaban.

Berikut ini kunci jawaban PPKN Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

Halaman 33

Siswa Aktif

• Apa yang Diketahui tentang Media Sosial? Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Hal 80

Buatlah enam kelompok, dan bagilah seluruh peserta didik ke dalam masing-masing kelompok.

Kelompok 1, mencari contoh Ketetapan MPR

Kelompok 2, mencari contoh Undang-undang

Kelompok 3 mencari contoh Peraturan Pemerintah

Kelompok 4 mencari contoh Peraturan Presiden

Kelompok 5 mencari contoh Peraturan Daerah Provinsi

Kelompok 6 mencari contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Diskusikan di masing-masing kelompok, hal apa yang paling menarik bagi kalian dari masing-masing ketentuan hukum tersebut.

Lalu presentasikan/sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara berkelompok, disertai gambar atau ilustrasi yang menarik.

• Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Tabel 3.2 Fakta Opini Asumsi Beragam Kalimat

Lihat kunci jawaban!

1. Tap MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI sampai dengan terbentuknya UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 18.18A dan 18B UUD 45.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025

6. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SAMPAH.

(*)

• Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Hal 72 Kegiatan 1 Memahami Teks Rekon Faktual