Fraksi Partai Demokrat DPRD Sintang Soroti Belanja Daerah Hingga PAD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyoroti rendahnya realisasi sarapan belanja daerah, terutama belanja modal untuk gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.

Justru, serapan belanja daerah didominasi belanja operasional, terutama belanja pegawai.

"Terhadap belanja daerah, Fraksi Partai Demokrat melihat realisasi baru terserap sebesar 34,36 persen yang didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai," ungkap Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sintang, Maria Magdalena.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Pidato Bupati Sintang tentang penyampaian laporan realisasi semester pertama, dan prognosis 6 bulan berikutnya APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2023 dan rancangan KUA-PPAS Kabupaten Sintang tahun 2024 di Ruang Paripurna DPRD Sintang, Rabu 2 Agustus 2023.

• Karyawan PT Sintang Raya Ditemukan Meninggal di Mess, Korban Dikenal Jarang Bersosialisasi

Fraksi Partai Demokrat kata Maria sangat menyayangkan rendahnya serapan belanja daerah.

Padahal, pihaknya sudah sering kali mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dalam berbagai kesempatan.

"Kami sungguh sangat menyayangkan, dan hampir disetiap kesempatan selalu disampaikan namun tidak ada perbaikan sampai saat ini dari tahun ke tahun," ujar Maria.

Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti soal belanja modal. Maria mengungkap, belanja modal gedung dan bangunan hanya terserap sebesar 0,23 persen. Sementara belanja modal jalan, jaringan dan irigasi terserap 0,49 persen.

"Mohon penjelasan, apa yang menjadi penjelasan pelaksanaan kegiatan di masing masing OPD, penyelenggaraan dan upaya apa yang sudah dilakukan guna mengatasi hal tersebut," tegasnya.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Maria, pendapatan daerah dengan target sebesar Rp 1,95 triliun rupiah dan baru terealisasi sebesar 778,81 miliar atau 39,75 persen dari target pendapatan daerah.

"Kami meminta instansi terkait untuk dapat melakukan upaya yang sungguh sungguh guna meningkatkan pajak dan retribusi daerah kami menilai masih banyak objek pajak daerah yang sudah kadaluwarsa. Misalnya, yang dulunya rumah kayu, sekarang beton. Banyak wajib pajak sudah meninggal namun belum dilakukan perbaikan data. Serta ada juga yang sudah berubah kepemilikanya hal ini sudah sering kali kami sampaikan dalam berbagai kesempatan namun belum ada upaya yang nyata guna meningkatkan pendapatan asli daerah," saran Maria. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini