DPRD Kalbar Sambut Baik Pernyataan Sutarmidji Minta Kemenhub Buka Rute Penerbangan Pontianak-Kuching

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuka lagi rute penerbangan Kuching - Pontianak pulang-pergi (PP), belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah mengaku sangat menyambut baik pernyataan tersebut.

"Kami DPRD tentu menyambut baik permintaan Gubernur untuk dibukanya kembali penerbangan langsung dari Pontianak ke Kuching," katanya saat dikonfirmasi pada Senin, 10 Juli 2023. 

Ia juga menilai selama ini sudah banyak interaksi sosial, ekonomi, politik yang terjadi pada kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia.

Karena itu, ia juga mengatakan untuk keduanya dapat menerima manfaat lebih dari interaksi dan hubungan yang terjadi maka moda transportasi udara sangat cukup berpengaruh.

"Tentunya diperlukan moda transportasi udara, tidak hanya mengandalkan transportasi darat dan sedikit tranportasi laut yang sudah ada saat ini," jelasnya.

• Anggota Komisi V DPR Ungkap Alasan Perlunya Rute Penerbangan Pontianak-Kuching Dibuka Kembali

• Midji Minta Kemenhub Buka Lagi Rute Penerbangan Pontianak-Kuching PP

Ia juga menilai, transportasi udara yang pernah ada sudah cukup dirasakan manfaatnya oleh penduduk dari kedua wilayah, sehingga ketika tranaportasi udara ini dihentikan, masyarakat merasa ada yang kurang.

"Intinya kurang lancar dan kurang efisien waktu dan biaya ketika memerlukan pergerakan orang dan barang yang memerlukan kecepatan," jelasnya.

Selain itu, dengan dibukanya jalur transportasi udara ini juga akan meningkatkan volume perdagangan ekspor impor, jumlah kunjungan wisatawan, pertukaran budaya, pendidikan dan berbagai interaksi lainnya.

Jika dibukanya kembali jalur penerbangan itu, ia meminta kepada masyarakat bijak memanfaatkan momen ini dan tidak berniat memanfaatkan kesempatan untuk tujuan kriminal.

"Ya misalnya perdagangan minuman keras dan narkotika, perdagangan orang, perdagangan ilegal atau hanya memanfaatkan untuk sesuatu keperluan yang tidak mendesak misalnya hanya untuk perawatan kesehatan rutin karena sudah tersedia di dalam negeri, kecuali untuk pengobatan yang belum efektif dilakukan didalam negeri," ungkapnya.

"Momen ini juga hendaknya tidak dimanfaatkan untuk Capital flight dan kejahatan ekonomi lainnya. Tentu ekses negatif yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan ditangkal aparat pemerintah dan aparat hukum yang ada," tambahnya.

Di sisi lain, ia juga mengaku DPRD Kalbar siap mengawal dan mengawasi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah provinsi.

"Termasuk juga memfasilitasi pembentukan Perda yang diperlukan agar Kalbar sebanyak-banyaknya mendapat manfaat positif dan menangkal ekses Negatif," tutupnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini