Kolaborasi BPDPKS, Anggota DPR RI Yessy Melania dan Aspekpir Kenalkan Kebaikan Sawit di Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kolaborasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) kenalkan kebaikan sawit di Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Sawit baik dikenalkan melalui kegiatan bimbingan teknis sawit baik dengan tema membangun UMKM berdaya saing dengan memanfaatkan kebaikan kelapa sawit dan optimalisasi teknologi digital di Aula Hotel Emerald Sanggau, Kalbar, Sabtu 25 Februari 2023.

Hadir dalam kegiatan ini, sebagai pembicara kunci secara virtual Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah.

Narasumber lainnya adalah Ketua Umum ASPEKPIR Setiono, Ketua Pembina Kebun Edukasi Petani Sawit Milenial Aspekpir Kalbar dan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Dr Ir Ganjar Oki Widhanarto S Hut, MSc, IPU dan pesertanya dari kalangan petani kelapa sawit di Kabupaten Sanggau.

• Kebutuhan Darah di PMI Sanggau Capai 500 Hingga 600 Kantong Tiap Bulan

Pada kesempatan tersebut, Yessy Melania yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem memberikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan antara BPDPKS dan Komisi IV DPR RI, sehingga kegiatan bimbingan teknis sawit baik dapat hadir menyapa masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Selain itu, Yessy juga memuji ASPEKPIR yang siap berkolaborasi, sehingga bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui bimtek ini. Yessi menjelaskan jika Kalimantan Barat adalah salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.

"Kelapa Sawit adalah sektor perkebunan yang tidak pernah turun," katanya.

Dikatakannya, minat masyarakat menanam kelapa sawit di Kalimantan Barat sangat tinggi. Meskipun harga kelapa sawit turun, perkebunan kelapa sawit terus meningkat di daerah ini.

Sementara itu, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah yang hadir secara virtual mengatakan bahwa BPDPKS memiliki peran untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang berasal dari pungutan ekspor produk kelapa sawit Indonesia.

"Banyak produk-produk yang dihasilkan dari pohon kelapa sawit baik sektor hulu maupun hilirnya," tuturnya.

BPDPKS, lanjutnya, akan terus mendorong pengembangan produk-produk kelapa sawit berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Seperti tujuannya, BPDPKS didirikan untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel.

Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono menjelaskan sejarah panjang pengembangan kelapa sawit di Indonesia, termasuk pengembangan kelapa sawit pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yang dinilai memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan ia menyayangkan program PIR sudah dihapus oleh Pemerintah.

"Dampak positif pola pengembangan PIR kelapa sawit antara lain mampu membuka isolasi wilayah, membangun ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, membangun daerah pelosok, terbelakang dan tertinggal dan berdampak luas bagi sosial dan ekonomi lainnya," katanya.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Dr Ir Ganjar Oki Widhanarto S Hut, MSc, IPU menegaskan sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan.

Ia menjelaskan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapasawitan.

“Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini ditandai melalui peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News