Siapkan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, DPRD Sambas Konsultasi ke DKP Kalbar

Kelak kita akan mencoba mengkolaborasikan draft perda yang telah ada dengan tradisi budaya lokal yang ada di Kabupaten Sambas

Penulis: Imam Maksum | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Humas DPRD Sambas.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Barat, belum lama ini. Pertemuan itu dihadiri Plt Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas beserta jajaran diterima langsung Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalbar, Drs Sugeng Hariadi MM di Aula Rapat DPK Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Anwari S Sos M AP mengatakan pihaknya berkonsultasi untuk memperoleh informasi, saran dan masukan persiapan Raperda penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sambas.

"Komisi IV DPRD Sambas berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalbar untuk sharing informasi persiapan Raperda penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sambas," kata Anwari, Minggu 22 Januari 2023.

Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas melakukan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan itu dihadiri Plt Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas beserta jajaran diterima langsung Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalbar, Drs Sugeng Hariadi MM di Aula Rapat DPK Kalbar.

Anwari mengungkapkan bahwa Raperda Penyelenggaraan Kearsipan merupakan salah satu Raperda yang diajukan Pemkab Sambas melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah kepada DPRD.

Baca juga: Komisi I DPRD Sambas Konsultasi Penanganan Tenaga Honorer

Serta telah dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 22 Tahun 2022.

"Dengan telah dituangkannya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dalam Keputusan DPRD nomor 22 tahun 2022, Insya allah Raperda ini akan kita bahas di Tahun 2023," ungkap Anwari.

Legislator Gerindra itu menambahkan, sebagai dasar penyempurnaan Raperda penyelenggaraan kearsipan bisa pihaknya adopsi dari perda No 9 tahun 2015 tentang kearsipan yang telah diberlakukan di Pemprov Kalbar sejak 21 Desember 2015.

"Kelak kita akan mencoba mengkolaborasikan draft perda yang telah ada dengan tradisi budaya lokal yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk draft Raperda penyelenggaraan kearsipan di Sambas, kita akan mengkolaborasikan isi perda Prov Kalbar no 9 tahun 2015 dengan tradisi budaya lokal yang ada di daerah agar Raperda yang dihasilkan menjadi maksimal," ujarnya.

Selain itu, terdapat beberapa poin yang disampaikan dalam konsultasi kali ini. Kata dia yakni program-program untuk melindungi produk tradisional, strategi peningkatan indeks gemar membaca masyarakat dan program-program penyimpanan arsip daerah. (*)

Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Bupati Sambas Pesan Pererat Persatuan

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved