Pembangunan Zona Integritas Bentuk Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemkab Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bupati Mempawah, Erlina menyebut pembangunan zona integritas merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sehingga pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional.

Hal tersebut Bupati Erlina sampaikan ketika memberikan sambutan ada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Lingkungan Pemkab Mempawah, yang dilaksanakan di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Senin 12 Desember 2022.

Erlina menyebut, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran utama reformasi birokrasi gelombang kedua yaitu: terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

"Jadikan sasaran utama ini sebagai sasaran yang harus diwujudkan dan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mempawah," terang Erlina.

• Nikon D5600 Abadikan Momen Dalam Gambar Berkualitas Tinggi

Erlina mengatakan, reformasi birokrasi adalah salah satu upaya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan good governance.

"Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mempawah juga melaksanakan perbaikan dan optimalisasi, utamanya dalam bidang kualitas pelayanan publik, kebijakan politik, dan tata kelola birokrasi," jelasnya.

Bupati menjelaskan, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Erlina melanjutkan, pencanangan pembangunan zona integritas Kabupaten Mempawah dipublikasikan secara luas dan disaksikan oleh berbagai unsur lembaga dan masyarakat.

"Saya harap pihak-pihak tersebut dapat ikut memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," terangnya.

Selain itu jelas Erlina, publikasi atas pernyataan komitmen Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang telah dilakukan tadi juga dimaksudkan untuk mencegah dan memperingatkan pihak-pihak yang berniat untuk melakukan praktik-praktik KKN dalam menggunakan layanan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah.

"Setelah pencanangan ini, hal yang lebih menantang adalah proses pembangunan zona integritas itu sendiri," terang Erlina.

Tetapkan Empat Perangkat Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah melaksanakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di lingkungan Pemkab Mempawah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Senin 12 Desember 2022.

Bupati Mempawah, Erlina mengatakan dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

"Untuk itu secara konkret dilaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada unit-unit pelayanan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah mulai pada tahun 2022," jelasnya.

Bupati Erlina, dalam kesempatan tersebut turut menetapkan empat perangkat daerah sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas.

"Ada empat perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan zona integritas yakni, pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kedua RSUD dr Rubini, ketiga Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan yang keempat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah," kelas Erlina menerangkan.

• Pengoperasian Intuitif, Penanganan Mudah Nikon D5600

Oleh sebab itu, Erlina meminta kepada empat perangkat daerah tersebut untuk segera mempersiapkan diri dengan membuat rencana aksi yang konkret dalam suatu tahapan aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka membangun zona integritas.

"Sebagai unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business) daerah, unit kerja tersebut berpotensi untuk bersinggungan dengan gratifikasi, KKN, dan benturan kepentingan, baik berasal dari lingkungan eksternal maupun internal," ujar Erlina.

Untuk itu Erlina berharap dengan adanya pembangunan zona integritas dapat membentengi dan melindungi segenap ASN dari perilaku KKN.

"Serta membangun integritas unggul pada diri masing-masing personil dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.

Erlina juga meminta kepada para kepala perangkat daerah beserta jajaran dibawahnya agar berkomitmen dan berintegritas dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas di lingkungannya masing-masing sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.

"Jika para perangkat daerah menemui indikasi penyimpangan, ingatkan, dan laporkan, jangan dibiarkan. Mari kita jaga bersama-sama komitmen dan integritas, sehingga dapat terwujud tujuan besar dan mulia yakni good and clean governance," tutupnya.