Kalbar Masih Menumpang Kaltim untuk Pengolahan Limbah Medis, Wagub : Tunggu Izin Pemerintah Pusat

Menurut penuturan Norsan, pengolahan sampah tersebut mesti dibarengi dengan izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI Beserta Rombongan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar ) lakukan rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI bahas terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Rapat tersebut membahas berbagai hal yang kaitannya dengan penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, serta berbagai kendala-kendala pengolahan sampah yang terjadi di Kalimantan Barat ( Kalbar ).

Dalam rapat tersebut ada satu pembahasan yang menjadi sorotan, yakni soal pengolahan limbah medis yang sampai sekarang belum ada di Kalbar. Hal tersebut dikarenakan persoalan izin.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan limbah rumah sakit (limbah medis) yang dikategorikan sebagai B3 merupakan sampah yang harus ditangani secara spesifik.

Dia menyebut, sampah tersebut tidak boleh ditangani sembarangan, karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

“Sampah itu (limbah medis) harus ditangani secara spesifik tidak boleh sembarang, karena itu mengakibatkan nanti pencemaran lingkungan dan zat yang masih beracun dan sebagainya,” ujar Norsan saat diwawancarai usai mengikuti rapat kerja bersama Legislasi DPR RI, Jumat 9 Desember 2022.

Pemprov Kalbar Raih 2 Penghargaan Sakip 2022, Harisson: Reformasi Birokrasi Harus Lincah dan Cepat

Menurut penuturan Norsan, pengolahan sampah tersebut mesti dibarengi dengan izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dan sampai saat ini belum ada tempat pengolahan sampah spesifik (limbah medis) di Kalimantan Barat.

Padahal kata Norsan, sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan diri bersedia untuk mengolah sampah medis di Kalimantan Barat.

Namun dikarenakan perizinan yang belum keluar, hal tersebut belum terealisasi, sehingga sampai saat ini Kalimantan Barat masih menginduk ke Kalimantan Timur untuk mengolah limbah medis.

“Jadi untuk mengolah itu (limbah medis) harus ada izin tertentu. Sehingga kita untuk Kalimantan Barat ini ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan tapi belum keluar izin dari pusat, nah kita masih menginduk dengan Kalimantan Timur yang langsung mengambil sampahnya kesini, bawa kesana untuk dimusnahkan,” ungkap Norsan.

Untuk itu diharapkan Norsan agar perizinan perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan pengolahan sampah medis di Kalimantan Barat segera dikeluarkan.

Tentu, kata Norsan, dengan adanya pengolahan sampah medis di Kalbar, biaya yang akan dikeluarkan dapat berkurang.

“Mudah-mudahan secepat mungkin bisa keluar (izinnya) sehingga (limbah medis) bisa mengolah di sini (Kalbar). Jadi kita tidak terlalu mahal harga pengolahannya,” katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved