Dinamika Baru Impor Beras, Penyebab Harga Mahal hingga Stok Pangan Nasional

Akhir-akhir ini antar instansi pemerintah meributkan soal perbedaan data stok beras yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan melakukan Impo

Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. Kominfo Singkawang
Jajaran Pemkot Singkawang dan Satgas Pangan memantau gudang beras di Kota Singkawang, Jumat 9 Desember 2022. Dinamika Impor Beras, Mentan Kini Bahas Soal Harga hingga Stok Pangan Nasional. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akhir-akhir ini antar instansi pemerintah meributkan soal perbedaan data stok beras yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan melakukan Impor.

Baru-baru ini, pemerintah telah membuka keran Impor beras kepada Perum Bulog.

Namun kebijakan itu dilakukan dengan catatan apabila stok beras nasional menipis dan mengharuskan untuk melakukan Impor.

Terbaru, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan Impor beras namun bagaimana mengatasi masalah harga beras.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama," kata Syahrul mengutip berita Kompas.com, Jumat 9 Desember 2022.

Rencana Impor Bulog Terancam Batal hingga Permainan Oknum Mafia Beras

"Saya, Mendag (Menteri Perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata dia lagi.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.

Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022.

Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Padahal Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp 9.359 hingga Rp 11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman.

Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Ia menyebut soal CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tiadanya beras.

"Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena cost produksi ada kenaikan," tambah Syahrul.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved