Bupati Kapuas Hulu Ingatkan Desa Harus Mampu Berikan Pelayanan Cepat, Efektif dan Efisien

Bupati menyampaikan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka pe

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Faiz Iqbal Maulid
SAHIRUL HAKIM/TRIBUN PONTIANAK
Acara pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, di Gedung MABM Kapuas Hulu, Selasa 6 Desember 2022. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan membuka langsung acara peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, di Gedung MABM Kapuas Hulu, Selasa 6 Desember 2022.

Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah desa sebagai unsur terdepan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif, efisien dan tentunya mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting.

"Seiring perkembangan teknologi dan juga dinamika dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah desa dituntut untuk lebih aspiratif, kreatif, inovatif dan cepat tanggap terhadap perkembangan situasi serta kondisi dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan Bupati, meskipun desa memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, tetapi harus disinergikan dengan program pemerintah yang diterima oleh desa, hal ini tentunya untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan, dan menciptakan keadilan antar wilayah di tingkat desa, agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Di mana kewenangan desa seperti, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota; dan lainnya," ucapnya.

Dinas Perpustakaan Kapuas Hulu Dapat Penghargaan dari Pemerintah Pusat

Kabag Ops Polres Kapuas Hulu Pimpin Anev Ops Lintas Kapuas 2022, Berikut Paparan yang Disampaikan

Maka dari jelas Bupati, desa diberi kepercayaan untuk mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam mengelola keuangan. Sejak diterbitkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 , desa setiap tahunnya mendapat dana yang cukup besar. 

"Di mana dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan, dalam pengeloaan dana desa harus sesuai dengan pedoman pembangunan desa, harus melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 

Sedangkan kata Bupati, mengelola dana dengan jumlah yang besar dibutuhkan pula kemampuan dan pengetahuan yang luas dari aparatur desa mengenai administrasi desa. "Terutama dari segi kemampuan penyusunan perencanaan dan pengeloaan dana desa," ucapnya.

Maka diharapkan, pemerintah desa dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa.

"Namun untuk mencapai tujuan tersebut, keterlibatan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dana desa sangat diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing," ungkapnya. 

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved