Lokal Populer

Sanksi Tegas Menanti Pemerintah Daerah yang Lamban Dalam Penyerapan Anggaran

untuk DIPA yang diserahkan sebanyak 510 DIPA dengan nilai nominal Rp 10,26 triliun yang turun 0,6 persen dari tahun 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Adpim Provinsi.
Gubernur Kalbar memberikan sambutan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2023, di Pendopo Gubernur, Jumat 2 Desember 2022.// Adpim Provinsi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi tegas kepada Pemerintah Daerah yang lamban dalam penyerapan anggaran.

“Saya tidak tahu sanksinya yang jelas yang namanya sanksi pasti merugikan, tidak ada sanksi yang menguntungkan daerah,” ungkapnya.

Hal itu disampaikannya usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2023, di Pendopo Gubernur, Jumat 2 Desember 2022.

Dalam penyerapan anggaran, Gubernur Sutarmidji mengatakan tinggal bagaimana nantinya memikirkan cara agar dalam penyerapan anggaran tidak lamban.

FDS Diharapkan Tumbuhkan Kebanggaan Tradisi Dan Potensi Ekonomi Wisata Di Kapuas Hulu

“Kalau kita di provinsi sudah mulai tender. Sebenarnya mengatur anggaran itu bisa cuman kadang, saya lihat ada hal-hal yang bisa cepat dilakukan contoh seperti kegiatan dinas yang tidak perlu tender segera dilaksanakan, misalnya pertemuan ini, pertemuan itu, koordinasi ini koordinasi itu, bimtek ini bimtek itu, jalankan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bagi yang tidak melaksanakan kegiatan yang tidak perlu tender setelah triwulan I tak boleh dilaksanakan, sebab anggarannya sudah ada.

“Kecuali yang berkaitan dengan ulang tahun, peringatan hari ini itu, tetapi seperti Bimtek, pelatihan dan Dikat FIM itu harusnya Januari- Maret itu sudah bisa dilakukan, begitu juga yang tender,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa biasanya pendapatan Pemprov Kalbar selalu masuk kalau tidak peringkat pertama, masuk tiga besar untuk realisasi pendapatan.

“Artinya dari sisi pendapatan kita sudah bagus, tetapi dari sisi belanja susah. Karena banyak faktor yang sebetulnya harus dipahami bersama,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Emik Eko Putro menyampaikan adapun alokasi DIPA dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2023 untuk Provinsi Kalbar, yakni untuk DIPA yang diserahkan sebanyak 510 DIPA dengan nilai nominal Rp 10,26 triliun yang turun 0,6 persen dari tahun 2022.

Sebanyak 469 DIPA diserahkan kepada Satker Instansi Vertikal sebesar Rp 10,11 triliun, 41 Satker Perangkat Daerah yang mengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu sebanyak Rp 145,58 miliar.

Untuk pagu DIPA tahun 2023 per Jenis Belanja sebagai Belanja Pegawai sejumlah Rp 3,97 triliun, Belanja Barang Rp 4,12 triliun, Belanja Bansos sebesar Rp 8,17 triliun.

Sedangkan untuk Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 19,58 triliun terdiri dari DBH Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 1,36 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 11,55 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 1,706 triliun, Dana Alokasi Non Fisik Rp3,075 triliun, Dana Insentif Daerah Rp 22,13 miliar, Dana Desa Rp 1,86 triliun.

Permintaan Maaf Ari Lasso Atas Batalnya Konser Dewa 19

Selesaikan Program

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved