Lokal Populer

Satu Perkara Terkait Dana Desa di Kabupaten Kapuas Hulu

saat ini permasalahan dana desa dikedepankan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan pengembalian keru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Baliho daftar penggunaan dana desa yang di pasang Pemerintah Desa Tengguli, di salah satu sisi desa. (Istimewa) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kasi Intel Kejari Kapuas Hulu, Adi Rahmanto menyatakan, sepanjang tahun 2022 dari bulan Januari hingga Desember, hanya baru satu perkara dana desa di Kapuas Hulu yang sedang ditangani.

"Saat ini satu perkara dana desa tersebut, sedang kami tangani atau masih dalam proses, dan akan segera dirilis untuk disampaikan ke masyarakat di Kapuas Hulu," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 1 Desember 2022.

Adi menjelaskan bahwa, saat ini permasalahan dana desa dikedepankan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan pengembalian kerugian negara.

"Jadi saat ini penanganan pidana dalam permasalahan dalam pengelolaan dana desa, jalan terakhir, lebih ke pengembalian kerugian negara, karena sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.

Dorong Rehab Total Bangunan SDN 2 Sintang yang Berusia 74 Tahun

Dengan ini Adi mengingatkan kepada seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, agar setiap penggunaan dana desa harus selalu mengikuti aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

"Gunakan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga betul-betul diserap dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat di desa itu sendiri," ungkapnya.

Komitmen Tidak Korupsi

Kepala Desa di Kapuas Hulu komitmen tidak melakukan tindakan pidana korupsi (Tipikor) dalam penggunaan dana desa, hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah kepala desa.

Kepala Desa Empangau Hilir, Budi menyatakan kalau pihaknya selalu menaati peraturan pemerintah dalam penggunaan dana desa.

"Sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 1 Desember 2022.

Selama ini jelas Budi, kalau pihaknya di Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir, tidak pernah ada pelanggaran dalam penggunaan dana desa.

"Setiap pembahasan dana desa pasti dilakukan secara transparan dengan masyarakat," ucapnya.

Budi berkeyakinan, Pemerintah desa Empangau selalu menjaga penggunaan dana desa sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita tak berani menyalahgunakan anggaran negara, karena ada hukuman berat," ungkapnya.

Kepala Desa Titian Kuala, Kecamatan Selimbau, Soptian Hadi juga menambahkan, kalau pihaknya selalu menjalankan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah.

"Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar dan beberapa penghargaan yang kami dapatkan dari pemerintah kabupaten hingga provinsi Kalimantan Barat," ujarnya.

Dijelaskannya, komitmen untuk tidak menyalahgunakan anggaran negara di desa, sudah dari awal.

"Kami tetap menjalankan tugas dengan bai sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ungkapnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved