Kepala BPN Sintang Targetkan Tahun 2025 Tertibkan 70 Persen Sertifikat Tanah di Sintang

"Harapan saya Kabupaten sintang di tahun 2025 minimal 70 persen bisa ditertibkan sertifikat tanahnya," kata Kepala Kantor BPN Sintang, Junaedi, Rabu 3

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Agus Pujianto
Kepala Kantor BPN Kabupaten Sintang, Junaedi menargetkan di tahn 2025 minimal 70 persen tanah masyarakat ditetibkan sertifikatnya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menargetkan tahun 2025 mendatang 70 persen tanah masyarakat ditetibkan sertifikatnya.

"Harapan saya Kabupaten sintang di tahun 2025 minimal 70 persen bisa ditertibkan sertifikat tanahnya," kata Kepala Kantor BPN Sintang, Junaedi, Rabu 30 November 2022.

Junaedi mengatakan masyarakat saat ini sudah dipermudah untuk mengurus hak atas tanah. Apalagi, pemerintah pusat mempunyai program PTSL dan Redistribusi tanah.

Pada tahun 2022 ini saja, kata Junaedi, untuk program PTSL sudah 19.449 sertifikat hak atas tanah. Sementara program Redistribusi ada 4.800 bidang tanah yang harus diterbitkan pada tahun 2022.

"Masyarakat sekarang memperoleh sertifikat setiap tahun. PTSL saya tahun ini untuk hak atas tanahnya itu sudah 19.449. Melaui redistribusi tanah saya barusidamg minggu kemarin ada 4800 bidang tanah yang harus saya terbitkan di tahun 2022 ini," ungkap Junaedi.

Dorong Pemda Hingga Kementrian Lembaga Tertibkan Aset Tanah, Kepala BPN Sintang: Jangan Lalai

Junaedi mengimbau masyarakat untuk mengajukan permohonan ke kantor BPN langsung atau melalui kepala desa masing-masing untuk mengurus hak atas tanah.

"Saya berharap pada masyarakat umum ini imbauan saya tertibkan lah tanahnya masalah patok tanah, ajukan permohonan sertifikat tanah melalui kegiatan pemerintah pusat di daerah melalui PTSL maupun redistribusi tanah ke BPN atau melalui kepala desa," imbau Junaedi.

Junaedi juga mengingatkan pemerintah daerah, kementrian lembaga dan instansi terkait untuk tidak lalai dalam menertibkan asetnya supaya memiliki kekuatan hukum hak atas tanah.

Menurut Junaedi, Kementrian ATR/BPN saat ini tengah gencar melakukan penyertifikatan aset tanah pemerintah, kementrian lembaga dan instansi terkait di daerah. Sepanjang tahun 2022 saja, BPN Sintang sudah menerbitkan 169 bidang tanah.

"Kita memang lagu memperjuangkan supaya sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah pusat provinsi dan Kabupaten serta lembaga terkait akan kita tertibkan," kata Junaedi.

Pemkab Sintang Targetkan Penurunan Prevalensi Stunting 14 Persen Pada 2024

Junaedi menyebut, penertiban aset pemerintah dan lembaga ini merupakan misi yang diamanatkan oleh Kementrian ATR/BPN.

"Karena dahulunya Pemerintah daerah selalu lalai dalam menertibkan aset sebagai produk yang menjadi kekuatan hukum kepemilikan hak atas tanah. Tapi sekarang ini mereka tidak boleh lagi lalai karena pemerintah daerah tidak boleh kehilangan asetnya. Itu prinsipnya," tegasnya.

Aset Kementrian dan Lembaga di daerah termasuk sekolah dan lainnya diminta Junaedi supaya diusulkan ke BPN agar mendapatkan sertifikat tanah. Termasuk juga hibah tanah yang diperuntukkan untuk masjid, musala, hingga pemakaman umum.

"Kita mau agar aset-aset ini tertib. Tahun ini saja sudah 169 bidang tanah BUMN dan tanah pemda sudah saya sertifikatkan. Saya pesan tolong ditertibkan para pemilik aset katakanlah masjid, surau, pemakaman umum, tanah wakaf, dimohonkan pengajuan ke BPN, saya sangat mendukung itu," ujar Junaedi

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved