Dorong Pemda Hingga Kementrian Lembaga Tertibkan Aset Tanah, Kepala BPN Sintang: Jangan Lalai

Menurut Junaedi, Kementrian ATR/BPN saat ini tengah gencar melakukan penyertifikatan aset tanah pemerintah, kementrian lembaga dan instansi terkait di

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Faiz Iqbal Maulid
Tribunpontianak/Agus Pujianto
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang, Junaedi menyerahkan 9 sertifikat tanah kepada Polres Sintang, Pengadilan dan TVRI di kantor BPN Sintang, Selasa 29 November 2022. Junaedi mengingatkan pemerintah daerah, kementrian lembaga dan instansi terkait untuk tidak lalai dalam menertibkan asetnya supaya memiliki kekuatan hukum hak atas tanah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang, Junaedi mengingatkan pemerintah daerah, kementrian lembaga dan instansi terkait untuk tidak lalai dalam menertibkan asetnya supaya memiliki kekuatan hukum hak atas tanah.

Menurut Junaedi, Kementrian ATR/BPN saat ini tengah gencar melakukan penyertifikatan aset tanah pemerintah, kementrian lembaga dan instansi terkait di daerah. Sepanjang tahun 2022 saja, BPN Sintang sudah menerbitkan 169 bidang tanah.

"Kita memang lagu memperjuangkan supaya sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah pusat provinsi dan Kabupaten serta lembaga terkait akan kita tertibkan," kata Junaedi usai menyerahkan 9 sertifikat tanah kepada Polres Sintang, Pengadilan dan TVRI di kantor BPN Sintang, Selasa 29 November 2022.

Pemkab Sintang Targetkan Penurunan Prevalensi Stunting 14 Persen Pada 2024

Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Ditolak Warga Serawai-Ambalau, Ini Kata KPU Sintang

Junaedi menyebut, penertiban aset pemerintah dan lembaga ini merupakan misi yang diamanatkan oleh Kementrian ATR/BPN.

"Karena dahulunya Pemerintah daerah selalu lalai dalam menertibkan aset sebagai produk yang menjadi kekuatan hukum kepemilikan hak atas tanah. Tapi sekarang ini mereka tidak boleh lagi lalai karena pemerintah daerah tidak boleh kehilangan asetnya. Itu prinsipnya," tegasnya.

Aset Kementrian dan Lembaga di daerah termasuk sekolah dan lainnya diminta Junaedi supaya diusulkan ke BPN agar mendapatkan sertifikat tanah. Termasuk juga hibah tanah yang diperuntukkan untuk masjid, musala, hingga pemakaman umum.

"Kita mau agar aset-aset ini tertib. Tahun ini saja sudah 169 bidang tanah BUMN dan tanah pemda sudah saya sertifikatkan. Saya pesan tolong ditertibkan para pemilik aset katakanlah masjid, surau, pemakaman umum, tanah wakaf, dimohonkan pengajuan ke BPN, saya sangat mendukung itu," ujar Junaedi

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved