UMP Kalbar 2023

UMP Kalbar 2023 Naik, Direktur Teraju Indonesia Berikan Tanggapan

Di sisi lain, ia juga mengatakan dengan adanya kenaikan UMP ini, beberapa sektor perusahaan masih menjadi sebuah persoalan tertentu.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Direktur Teraju Indonesia Agus Sutomo 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Direktur Teraju Indonesia Agus Sutomo menyampaikan tanggapannya terkait pengumuman UMP Kalbar 2023, dimana secara resmi telah diumumkan dan ditetapkan dengan kenaikan sebesar Rp 2.608.601,75 berlaku sejak 1 Januari 2023.

"Di satu sisi terimakasih dan bersyukur Pemda dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan kenaikan UMP Kalbar 2023," katanya kepada Tribun Pontianak pada Senin, 28 Oktober 2022 malam.

Adanya kenaikan UMP tersebut ia menyampaikan terimakasih dan bersyukur walaupun masih belum sebanding dengan harga-harga kebutuhan pokok.

"7,2 persen memang naiknya tidak seberapa dan tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan barang pokok yang mulai tinggi," katanya.

BREAKING NEWS - Gubernur Sutarmidji Tetapkan UMP Kalbar 2023 Rp 2.608.601,75

UMP Kalbar 2023 Naik 7,16 Persen Berlaku 1 Januari 2023, Berikut Besarannya

Di sisi lain, ia juga mengatakan dengan adanya kenaikan UMP ini, beberapa sektor perusahaan masih menjadi sebuah persoalan tertentu.

"Khusus untuk beberapa sektor usaha misalnya seperti sektor perkebunan kepala sawit, upah-upah buruh itu sendiri dalam hal ini perusahaan perkebunan sawit tidak memiliki skala upah, kadang-kadang juga akhirnya menjadi persoalan, apakah mengikuti peraturan UMP atau peraturan perusahaan," katanya.

"Di satu sisi ada yang diuntungkan dan di satu sisi juga ada yang merugikan buruh itu sendiri dan kemudian harus menjadikan beban kerja buruh semakin meningkat," tambahnya.

Namun demikian ia juga menyampaikan pengawasan juga perlu dilakukan sehingga para buruh bisa dapat menikmati dan mendapatkan hak-hak yang semestinya.

"Soal pengawasan menurut saya, tidak hanya upah saja yang dinaikkan namun juga pengawasan yang melekat itu menjadi penting, baik itu pemerintah Provinsi dengan lembaga pengawasannya termasuk juga Dinas-dinas tenaga kerja yang ada di Kabupaten," katanya.

Selain itu ia juga berharap Pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan dangan baik.

"Kita berharap bahwa Dinas Tenaga kerja Kabupaten/Kota ini benar-benar menjalankan fungsinya secara utuh," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved