Tolak Pengurangan Alokasi Kursi Dapil V, Warga Serawai-Ambalau Ancam Keluar dari Kabupaten Sintang

“Kami menolak data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil, Kemendagri dan KPU karena tidak sesuai dengan laporan atau data kependudukan yang suda

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/AGUS PUJIANTO
Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Serawai-Ambalau mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin 28 November 2022. Kedatangan para kades, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat ini untuk beraudiensi sekaligus menyatakan sikap terhadap pengumuman KPU Sintang tentang rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Sintang dalam pemilihan umum tahun 2024. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Serawai-Ambalau mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin 28 November 2022.

Kedatangan para kades, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat ini untuk beraudiensi sekaligus menyatakan sikap terhadap pengumuman KPU Sintang tentang rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Sintang dalam pemilihan umum tahun 2024. Isi rancangan tersebut, alokasi kursi DPRD Kabupaten Sintang Dapil Serawai-Ambalau berkurang dari 4 menjadi 3 kursi lantaran jumlah penduduk berkurang dari pemilu tahun 2019.

“Kami menolak data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil, Kemendagri dan KPU karena tidak sesuai dengan laporan atau data kependudukan yang sudah disampaikan oleh masing-masing desa ke camat sehinga mengurangi jumlah kursi DPRD dapil V,” ujar Ameng, membacakan pernyataan sikap Persatuan Masyarakat Serawai-Ambalau.

Masyarakat Serawai-Ambalau heran, jumlah data pemilih turun drastis bahkan lebih dari 10 ribu pada pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sintang. Ameng mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun para kades se kecamatan Serawai-Ambalau, jumlah penduduk mencapai 47.491 jiwa, sementara data yang dikeluarkan Disdukcapil hanya 35.417 jiwa.

Banjir di Sintang Surut, Warga Panen Ikan Seluang

“Pengurangan yang sangat siginifikan. Oleh karena itu kami minta pada KPU agar menggunaan data penduduk pada tahun 2019 (untuk pemilu tahun 2024),” tegasnya.

Masyarakat Serawai-Ambalau meminta KPU membatalkan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Sintang dalam pemilihan umum tahun 2024 dan meminta KPU RI dalam mentapkan jumlah kursi tidak hanya menyesuaikan jumlah penduduk, tapi juga mempertimbangkan luas wilayah.

“Apabila tetap terjadi pengurangan kursi ini, maka kami tidak akan mengikuti dan melaskanan semua tahapan pemiliu 2024. Kami juga menyatakan akan keluar dari wilayah Kabuapten Sintang dan menyatakan bergabung degan kabupaten melawi, karna secara geografis dan historis dan kultur lebih dekat dan identik dengan kabupaten melawi,” tegas Ameng.

Efriyanto, perwakilan kepala desa di Kecamatan Serawai merasa bingung dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) karena jumlahnya berkurang lebih dari 11 ribu.

Delapan Desa di Kabupaten Sintang Akhirnya Nikmati Aliran Listrik

“Jumlah penduduk kami 47 ribu lebih, tetapi mengapa ketika dilaporkan kepada KPU kabupaten ini terjadi pengurangan sampai 10 ribu lebih. Apakah penduduk kami meninggal karena covid atau mati kenapa, ini menghilangkan hak pemilih kami. Kalau kita lihat dari setahun terakhir bukan terjadi pengurangan, justru bertambah jumlah penduduknya, kalaupun ada yang meninggal, tidak sampai 10 ribu lebih. Jangan sampai rancangan ini merugikan kami masyarakat di pedalaman,” tegas Efriyanto.

Ketua Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Andreas Calon merasa kaget penurunan jumlah penduduk di Kecamatan Serawai dan Ambalau sehingga terancam pengurangai alokasi kursi DPRD Sintang tahun 2024. Andreas menegaskan tuntutan dan pernyataan masyarakat bukan gertak sambal.

“Bukan soal hanya kehilangan 1 kursi, tetapi ada yang mugkin sangat krusial yaitu menghilangkan hak pilih masyarakat. Kami merasa dilecehkan 11 ribu itu dianggap tidak ada. Oleh sebab itu apa yang menjadi pernyatan sikap itu harus diperhatikan. Saya menukung tahapan pemilu 2024 untuk kecamatan serawai dan ambalau kami tidak ikut. Kalau itu juga terjadi (pengurangan kursi) kami sepakat keluar dari Sintang. Ini bukan ancaman gertak sambal, kami sudah berkali-kali membicarakan ini tinggal pendekatan dengan kabupaten melawi,” tegas andreas. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved