UMP Kalbar 2023 - Anggota DPRD Kalbar Harap Penetapan UMP Kalbar 2023 Saling Menguntungkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung berharap Pemerintah Provinsi Kalbar berpihak kepada masyarakat saat menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023.

Hal tersebut dilontarkan Suyanto bukan tanpa alasan. Terlebih, setelah naiknya harga bahan-bahan pokok yang saat ini cukup memberatkan masyarakat.

“Sekarang kondisi barang banyak yang naik. Tentu dalam kondisi seperti ini mereka (masyarakat) juga merasakan himpitan yang luar biasa. Jadi harapan kita ya pemerintah (dalam hal ini Gubernur Kalbar) bisa menaikkan UMP ini di angka yang cukup realistis sesuai dengan inflasi yang terjadi,” ujarnya, Minggu 27 November 2022.

Kendati demikian, Suyanto juga meyakini bahwa Gubernur Kalbar tentunya akan menetapkan UMP tahun 2023 dengan bijaksana. Yakni, dengan menentukan UMP berdasarkan keuntungan antara pemberi kerja dan pekerja.

• UMP Kalbar 2023 Bakal Diumumkan Hari Ini, Pekerja Harap Naik Signifikan

• Sutarmidji Beri Sinyal Rute Penerbangan Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kuala Lumpur Kembali Dibuka

Menurutnya, jika kenaikan UMP terasa memeberatkan bagi pemberi kerja atau perusahaan, tentunya tidak menutup kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Kalbar akan terjadi.

Untuk itu, dia sekali lagi meyakini bahwa Gubernur Kalbar pasti punya kebijakan yang sesuai untuk menetapkan angka UMP yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

“Tetapi kita tidak boleh juga berdiam diri, tentu harus ada upaya dari pemerintah memastikan kedua belah pihak saling menguntungkan. Tidak mungkin juga kita menekan perusahan terus menerus, tidak ada orang yang mau berinvestasi di kita (Kalbar) nanti,” katanya.

“Jadi semuanya harus dihitung dengan cermat, angka yang pas itu tentu dari pihak gubernur yang lebih memahami. Angka yang pas berapa dari UMP ini,” timpalnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News