Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut dua Ruang Berpotensi Terjadinya Korupsi

“Bapak bayangkan tarif yang berlaku sekarang aset empat miliar hak tarif iuran HGBnya hanya 80 juta. Artinya besar sekali ruang orang untuk mendapatka

TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD LUTHFI
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 di Auditorium Untan, Sabtu 12 November 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Universitas Tanjungpura menyelenggarakan Talkshow bertajuk “Pulih dan Kuat Bersama Berdasar Pancasila, Konstitusi dan Semangat Anti Korupsi” di Auditorium Untan, Sabtu 12 November 2022.

Hadir dalam gelar tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, ada dua hal yang menurutnya berpotensi menjadi celah untuk terjadinya korupsi.

Pertama aturan yang terkadang remang-remang dan lamban dalam pengesahan satu aturan.

Midji mencontohkan, misalnya dalam penggunaan aset pemerintah HGB (hak guna bangunan) diatas HPL (hak pengelolaan).

“Bapak bayangkan tarif yang berlaku sekarang aset empat miliar hak tarif iuran HGBnya hanya 80 juta. Artinya besar sekali ruang orang untuk mendapatkan keuntungan dari HGB itu sendiri,” ungkapnya saat menyampaikan kata sambutan.

Olehkarennya, untuk mencegah terjadinya tindak korupsi pada celah yang menurutnya berpotensi tersebut, di Kalbar dirinya terapkan aturan HGB dikalikan 30.

“Kalau dia ambil 30 tahun HGBnya kali 30, kalau 20 tahun kali 20. Supaya ruang penyelengara tidak ada, ruang swastapun tidak ada untuk berspekulasi terhadap aset-aset itu,” bebernya.

Sutarmidji Ingatkan Generasi Muda Tentang Makna Kepahlawanan

“Sehingga pendaptan asli daerah (PAD) dalam empat tahun ini sudah meningkat kurang lebih 1,1 T untuk provinsi Kalimantan Barat,” timpalnya.

Kemudian yang kedua lanjut Midji, yakni terkait dengan data.

“Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Presiden yaitu data dan data itu harus benar. Data yang tidak benar itu ruang untuk terjadinya korupsi,” ungkapnya.

Kata midji, data yang tidak benar membuat ruang untuk terjadinya korupsi. Kemudian tafsiran-tafsiran aturan juga terkadang dapat merugikan ASN (aparatur sipil negara).

Midji mencontohkan, misalnya PPPK. PPPK itu seandainya dia tidak menikmati hasil dari kegiatan atau proyek yang salah, tapi dia juga harus bertanggung jawab.

“Kalau dia menikmati hasilnya, ok setuju, tapi seandainya dia tidak menikmati hasilnya tapi tanggung jawab secara jabatan, nah ini juga harus perlu diluruskan pengaturannya. Beberapa terjadi seperti itu,” jelas Midji.

Terakhir, Midji menuturkan, itulah beberapa ruang-ruang yang menurutnya mesti diperbaiki agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih baik lagi.

“Sehingga keberadaan mahkamah konstitusi, KPK, MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya betul-betul sangat dibutuhkan untuk perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya,” tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved