Pemda Kapuas Hulu Buka Penerimaan PPPK, Total 374 Kouta di 3 Formasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, H Mohd Zaini menyatakan, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Faiz Iqbal Maulid
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY ZULHAM
Ilustrasi seleksi CPNS - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu resmi mengeluarkan pengumuman terkait penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2022, dan PPPK 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan pengumuman terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2022, jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini menyatakan, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 548 Tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 membutuhkan sebanyak 374 orang PPPK.

"374 orang ini rincian formasi yaitu PPPK tenaga guru ada sebanyak 110 orang, PPPK tenaga kesehatan 183 orang, dan PPPK tenaga teknis hanya 81 orang," ujarnya kepada wartawan, Selasa 8 November 2022.

Sekda juga mempersilakan masyakarat Kapuas Hulu yang berminat untuk menjadi PPPK, untuk melihat atau mengklik pengumuman dan pendaftaran di website https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/, dan secara detail tata cara pendaftaran dapat dilihat pada Panduan Pendaftaran CASN Tahun 2022 pada laman https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/.

BKPSDM Landak Sebut Tidak Ada Rekrutmen PPPK Guru di 2022

Terus terkait persyaratan umum dalam pendaftaran seleksi PPPK yaitu:

- Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar, dan pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan wajib melampirkan.

- Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat ke disabilitasannya, dan menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved