info stimulus

Kartu Prakerja Gelombang 47 Akan dibuka, Cek Lagi Syarat dan Cara Daftarnya Lewat ini!

Hingga saat ini Kartu Prakerja akan dibuka untuk gelombang 47, Calon peserta hanya tinggal menunggu jadwal pendaftaran maka dari itu siapkan syaratnya

Tribunpontianak.co.id
Berikut ini informasi mengenai pendaftaran Kartu Prakerja gelomban 47 tahun 2022, calon pendaftaran bisa mempersiapkan syarat-syaratnya yang ditentukan oleh manajemen pelaksana Kartu Prakerja. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 47 hanya bisa dilakukan lewat prakerja.go.id

Hingga saat ini Kartu Prakerja akan dibuka untuk gelombang 47, Calon peserta hanya tinggal menunggu jadwal pendaftaran maka dari itu siapkan syaratnya.

Diketahui dari situs Kartu Prakerja bahwa setelah gelombang 46 ditutup Kartu Prakerja akan terus berlanjut sampai gelombang 47 setidaknya masih menyisakan 4 gelombang lagi untuk tahun 2022.

Tribunpontianak menggali informasi dari berbagai sumber termasuk dari akun resmi sosial media Kartu Prakerja @prakerja.go.id

Ramai Bicara Kartu Prakerja Gelombang 47 Belum dibuka, Cek Cara Daftar Kartu Prakerja Disini!

Kepastian pendaftaran disampaikan oleh PMO dan meminta calon peserta untuk bersebar.

"Sabar ya, pembukaan gelombang pasti akan selalu diinfokan pada waktunya di seluruh kanal media sosial Program Kartu Prakerja," tulis akun Instagram @prakerja.go.id. Dipantau Sabtu 22 Oktober 2022.

Sembari menunggu pengumunan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 47 yang akan diumumkan ada baiknya calon peserta mengetahui syarat-syarat dan cara daftar berikut ini:

Syarat daftar Kartu Prakerja

Untuk dapat bergabung dengan gelombang Kartu Prakerja calon peserta harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. WNI berusia 18 tahun ke atas dibuktikan dengan KTP

2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19.

5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved