Meski Dalam Kondisi Pandemi Sekda Kalbar Sebut IPM Kalbar Tetap Tunjukkan Peningkatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan upaya percepatan peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar telah dilakukan dengan pendekatan dimensi pembentuk IPM yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan serta dimensi standar hidup layak.

Harisson menyampaikan sebenarnya IPM di Kalbar terus mengalami peningkatan. IPM kalbar pada tahun 2019 di angka 67,65 persen, tahun 2020 di angka 67,66 persen. Lalu di tahun 2021 naik di angka 67,90 persen.

“Walaupun pada periode dua tahun 2020–2021, kita mengalami pandemi covid-19. Namun IPM kita tetap menunjukan peningkatan,” ujar Harisson kepada Tribun Pontianak, Jumat 14 Oktober 2022.

Sedangkan untuk IPM Tahun 2021 di tiap kabupaten kota di Kalbar yakni di Kota Pontianak berada di angka 79,93 persen, Kota Singkawang 72,11 persen, Kubu Raya 68,16 persen, Bengkayang 68,04 persen, Ketapang 67,43 persen, Sambas 67,10 persen.

• Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Merupakan Pekerjaan Besar Untuk Terus Dilakukan

Lalu di Kabupaten Sintang 66,93 persen, Landak 66,21 persen, Sanggau 66,20 persen, Mempawah 66,03 persen, Melawi 65,87 persen, Kapuas Hulu 65,75 persen, Sekadau 64,93 persen, Kayong Utara 62,90 persen.

Harisson mengatakan ada tiga dimensi dalam IPM harus terus menjadi perhatian dalm pelaksanaan program kegiatan peningkatan IPM.

Dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Usia Harapan Hidup atau UHH, dimensi pengetahuan yang diukur denagan Indeks Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) serta dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mendukung Kabupaten Kota dalam meningkatkan IPM di Kalimantan Barat. Upaya dalam bentuk program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan capaian indikator-indikator pendukung ke tiga dimensi IPM tersebut.

Sebagai contoh, untuk UHH indikator pembentuk adalah angka kematian bayi, dimana untuk menekan angka kematian bayi di Kalbar maka harus diperhatikan indikator pembentuknya.

Antara lain persentase ibu hamil yang melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, persentase ibu hamil yang pertolongan persalinannya dilakukan oleh tenaga Kesehatan terlatih, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang bersih, persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan lain lain.

Peningkatan Indikator

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota telah melaksanakan program kegiatan yang mendukung kearah peningkatan indikator-indikator tersebut, misalnya penyediaan sarana pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa, penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, penyediaan sumber air bersih maupun penganggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan.

Selanjutnya, untuk dimensi pengetahuan indikator pendukungnya adalah Harapan Lama Sekolah, yang dihitung dari angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun , 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-24 tahun dan data usia sekolah di pesantren maupun pendidikan sejenis.

Untuk Rata-rata Lama Sekolah dihitung dari lamanya sekolah pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota melaksanakan program kegiatan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain dengan membangun sekolah dan penyediaan perlengkapannya, penyediaan tenaga pendidik atau guru, menyediakan beasiswa dan lain lain.

Selanjutnya, untuk dimensi standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran perkapita pertahun (PPP). Program yang dilakukan adalah antara lain, peningkatan ekonomi keluarga melalui tumbuh kembang ekonomi kreatif di tingkat rumah tangga, pemberian fasilitas KUR baik untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

“Tentu saja untuk peningkatan IPM ini kita harus selalu melihat dimensi pembentuk angka IPM serta indikator-indikator yang mendukung ke arah dimensi tersebut,”ujarnya.

Harisson menyampaikan Pemprov Kalbar sejauh ini juga telah bekerja bersama, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan .

Pemerintah juga terus mengharapkan partisipasi dari semua elemen masyarakat dalam peningkatan IPM ini seperti dari Perguruan Tinggi atau akademisi, media, tokoh masyarakat maupun perusahaan atau pengusaha melalui program CSR nya.

“Kita secara bersama meningkatkan indikator itu seperti indikator pendidikan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pendidikan saja tapi melainkan tanggung jawab semua sektor,”ujarnya.

Pemprov Kalbar juga telah melakukan Rapat Koordinasi dalam pembahasan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM, di Ruang Sekda Kalbar, Jumat 14 Oktober 2022.

Rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan pengetahuan semua yang terlibat dalam Tim teknis percepatan Peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

Untuk diperolehnya gambaran pelaksanaan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendukung upaya percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

Saat ini Pemprov Kalbar sudah membuat draft tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Hal ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan IPM.

Tim tersebut diminta untuk segera melakukan aksi dan kerja nyata pada 3 dimensi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai IPM, yakni Dimensi Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak.

Selain itu, Harisson mengatakan Rakor ini juga bertujuan merampungkan dokumen rencana aksi peningkatan IPM Kalbar.

Rencana aksi ini berusaha untuk menyusun strategi, termasuk program pelaksanaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam lompatan-lompatan besar terkait peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

"Jadi, penyusunan rencana aksi ini bisa menjadi acuan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam melakukan percepatan atau lompatan-lompatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat," pungkasnya.