Lokal Populer

Potensi Pelanggaran Saat Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih

rapat koordinasi potensi pelanggaran pada masa verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferlianus Tedi Yahya
Kegiatan rapat koordinasi potensi pelanggaran pada masa verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya, pada hari Minggu, 9 Oktober 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kubu Raya mengadakan rapat koordinasi potensi pelanggaran pada masa verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Hotel Dangau Kubu Raya, pada hari Minggu 9 Oktober 2022.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kubu Raya Urai Juliansyah sekaligus menyampaikan kata sambutan. 

"Penting bagi kita, untuk bersama-sama melakukan pengawasan terkait potensi apa-apa saja pelanggaran yang akan terjadi pada masa-masa tersebut," katanya.

Rapat koordinasi ini juga turut mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKPSDM Kubu Raya, Kepala Desa Mega Timur, Kepala Desa Parit Baru, Kepala Desa Kuala Dua, Kepala Desa Sungai Enau, Kepala Desa Teluk Empening, Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Penggerak Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Media, Sejumlah Partai Politik, Alumni SKPP Kubu Raya dan Staff Bawaslu

"Kita juga menghadirkan tiga narasumber yang pertama dari KPU akan membahas mekanisme terkait bagaimana sih mekanisme verifikasi faktual partai politik nantinya, narasumber kedua dan ketiga akan membahas tentang dugaan potensi-potensi apa saja yang bisa terjadi, "katanya.

Ia juga menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran apa saja yang dapat terjadi pada masa-masa verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.

"Dugaan pelanggaran itu ada beberapa, jadi misalkan adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran kode etik dan pelanggaran terkait undang-undang lainnya, maka akan mengutamakan misi  supaya bisa memilah, 

Ia juga mengaku jika terdapat pelanggaran akan mengkaitkannya dengan KUHP secara umum tentang apa-apa saja yang dilarang. 

"Jika terdapat pelanggaran maka akan kita kaitkan dengan KUHP dimana KUHP ini juga kan berlaku untuk umum, apa-apa saja yang dilakukan dan apa-apa saja yang dilarang," katanya.

Awasi Verifikasi Faktual

Komisioner Bawaslu Kalbar divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga (Hubal) Faisal Riza menjelaskan 3 strategi pengawasan terhadap proses verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU.

Hal ini diketahui berdasarkan penjelasan Komisioner Bawaslu Kalbar divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga (Hubal), Faisal Riza, saat dimintai keterangan oleh Tribun Pontianak pada, Rabu siang, 5 Oktober 2022.

"Kita ada 3 strategi ya," ucap Faisal Riza.

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah pengawasan melekat, oleh jajaran pengawas Bawaslu Kalbar saat proses verifikasi faktual tersebut dilakukan oleh KPU.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved