Anggota Fraksi PKB DPRD Sambas Minta Penggunaan Kartu Tani Ditunda, Ini Alasannya

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sambas Bagus Setiadi. Dia menegaskan penggunaan kartu tani di Kabupaten Sambas masih belum siap dan menyulitkan petan

Penulis: Imam Maksum | Editor: Faiz Iqbal Maulid
Istimewa/Dok Bagus Setiadi
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi meminta penggunaan kartu tani yang sebelumnya telah dibagikan kepada para petani padi di Kabupaten Sambas ditunda 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas, meminta penggunaan Kartu Tani yang sebelumnya telah dibagikan kepada para petani padi di Kabupaten Sambas ditunda,

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sambas Bagus Setiadi pada Kamis 6 Oktober 2022. Dia menegaskan penggunaan kartu tani di Kabupaten Sambas masih belum siap dan menyulitkan petani. Sehingga harus ditunda terlebih dahulu penggunaannya.

“Pemerintah pusat telah mempersulit petani-petani kita kembali, dengan dikeluarkannya surat penyaluran Pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani oleh direktur pupuk dan pestisida pada 21 September 2022, menyatakan bahwa terhitung 1 Oktober 2022 akan terintegrasinya aplikasi t-pubers yang merupakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan kartu tani,” ungkapnya Kamis 6 Oktober 2022.

Bunda Paud Sambas Minta Gencarkan Gerakan Makan Telur di Posyandu Seluruh Kecamatan

Dia mengungkapkan, apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat nyatanya tidak sejalan dengan penerapannya di lapangan. Para petani masih belum bisa menggunakan Kartu Tani mereka untuk membeli pupuk bersubsidi, padahal musim tanam sudah dimulai. Dia menjelaskan terdapat beberapa kendala yang membuat hal tersebut terjadi.

“Mesin Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk akses kartu tani sebagian besar belum tersedia di kios pupuk pengecer resmi, sehingga perlu waktu untuk mendistribusikan serta mensosialisasikan cara penggunaannya kepada kios,” terangnya.

Hal tersebut, tutur dia mengakibatkan para petani kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, petani yang sudah terdata dicetak oleh pihak bank tidak dapat melakukan penebusan seperti biasanya (t-pubers).

Sementara itu, kata dia, saat ini musim tanam padi dalam skala besar di Kabupaten Sambas atau musim tanam sudah dimulai. Para petani terdesak aturan yang mempersulit keadaan,  padahal pupuk bersubsidi tersedia di kios dan pengecer namun tidak bisa mereka bawa pulang.

“Pada hari ini tanaman padi pada posisi sudah selesai tanam, sehingga sangat memerlukan pupuk dalam waktu cepat, dengan penjabaran di atas, petani kita dapat dipastikan sebagian besar tidak mendapat pupuk bersubsidi tepat waktu,” keluhnya.

Petani Desa Piantus Sambas Keluhkan Sulitnya Dapat Kartu Tani

Atas kondisi tersebut Partai PKB dan Fraksi PKB kata Bagus Setiadi, meminta agar pemerintah di daerah untuk segera mengambil tindakan, menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada pemerintah pusat untuk menunda penggunaan kartu tani hingga musim tanam kali ini selesai dan semua infrastruktur pendukung kartu tani sudah siap digunakan.

“Kita ingin mendorong produk unggulan daerah dengan membentuk perda, disisi lain produk unggulan pertanian kita pada hari ini tersakiti, dan kami minta keseriusan Pemda dalam melindungi hak-hak pejuang produk unggulan khususnya petani padi, yang meminta kepada kami agar bisa disampaikan kepada pemerintah daerah," tuturnya.

Sehingga, lanjut dia, bisa diperjuangkan dengan disampaikan ke pemerintah pusat agar aplikasi kartu tani dapat tertunda sampai selesai puncak pemupukan musim tanam gadu.

*

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved