Lokal Populer

Pembatalan Rencana Penghapusan Honorer, Sutarmijdi Tegaskan Tidak Tambah Tenaga Kontrak Baru

tidak ada penambahan tenaga kontrak yang baru, dan tenaga honorer yang ada sejauh ini telah diikutkan ke PPPK.

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Sutarmidji saat memberikan sambutan pada acara Sekda Se-Kalbar di Mercure Pontianak, Rabu 28 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah membatalkan rencana penerapan kebijakan penghapusan honorer mulai November 2023.

Kabar tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Sebelumnya, penghapusan tenaga Honorer dan Kontrak, direncanakan tertanggal 28 November 2023.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelaskan rencana penerapan kebijakan penghapusan honorer mulai November 2023 penerapannya dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Artinya tenaga honorer dan kontrak yang sekarang ini tetap bisa (berjalan).

Total 1353 Tenaga Honorer Pemprov Batal Dipecat, Sekda Tegaskan Daerah Tak Boleh Tambah Tenaga Honor

Namun demikian, tidak ada penambahan tenaga kontrak yang baru, dan tenaga honorer yang ada sejauh ini telah diikutkan ke PPPK.

“Dalam Undang-undang seharusnya pada 28 November itu tidak boleh lagi ada (Honorer), selain tenaga kerja ASN dan PPPK. Nah kebijakan itu dibatalkan atau tidak jadi,”ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 30 September.

Sementar itu, disisi lain pemerintah terus melaksanakan penerimaan PPPK. Pemprov Kalbar sendiri untuk tahun ini telah menyiapkan sekitar seribu lebih tenaga PPPK.

Dimana kuota untuk formasi PPPK guru yang telah disiapkan sebanyak 1.333 orang, tenaga teknis 293, dan tenaga kesehatan 151 orang.

“Tenaga kontrak kita totalnya ada 1.353 orang, sedangkan untuk tenaga kontrak guru hari ini baru selesai kami validasi,”ucapnya.

Khusus untuk formasi PPPK guru dari 1.333 formasi tersebut, sebanyak 738 orang yang sudah memenuhi passing grade pada tes tahun 2021, yang secara otomatis akan diangkat menjadi PPPK guru tahun 2022 ini.

Sehingga sisa formasi PPPK guru tahun 2022 yang akan dilaksanakan tesnya tinggal 595 formasi, dan yang bisa dilamar oleh guru honorer di SLTA negeri, guru honorer SLTA swata, dan lulusan S1/D4 yang sudah punya sertifikat pendidik.

“Tenaga PPPK ini yang paling besar guru, kemudian tenaga kesehatan, baru tenaga-tenaga lain. Kuota yang didapat Pemprov ada 1.300 an, untuk kuota guru sekitar 800 an, tapi kita tidak boleh lagi menerima (honorer) yang baru.

Ia berharap tenaga honorer yang ada semua bisa masuk PPPK, karena mereka sudah menjadi komponen dari pekerjaan ini, dari operasional Pemda.

“Saat ini Provinsi Kalbar juga sedang melakukan validasi dan pendataan untuk mereka yang mengikuti PPPK,”ujarnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved