Lokal Populer

Rekomendasi Blacklist, EO Sporta Indonesia Siap Penuhi Rekomendasi

Kita minta Sporta Indonesia yang menjadi EO event kulminasi ini untuk diblacklist sebelum legalitas mereka dibuat

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak telah melakukan rapat pemanggilan dengan panitia pelaksana (EO) Event Pesona Kulminasi 2022 beserta beberapa OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak termasuk Disporapar, BKD dan beberapa OPD lainnya di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa 27 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak telah melakukan rapat pemanggilan dengan panitia pelaksana (EO) Event Pesona Kulminasi 2022 beserta beberapa OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak termasuk Disporapar, BKD dan beberapa OPD lainnya, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa 27 September 2022.

Dalam rapat tersebut berjalan cukup panas yang membahas dan mempertanyakan terkait polemik tarif harga yang mahal dalam rangkaian Pesona Kulminasi.

Pasalnya tarif tiket yang dipatok pada gelaran malam puncak kulminasi yang mendatangkan artis ibu kota di Taman Alun Kapuas terlalu mahal sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Alhasil putusan dari rapat tersebut, terdapat dua catatan penting yang direkomendasikan oleh DPRD Kota Pontianak.

Alokasikan Insentif TPID Untuk Operasi Pasar Bantu Masyarakat Terdampak Kenaikan Harga BBM

“Kita minta Sporta Indonesia yang menjadi EO event kulminasi ini untuk diblacklist sebelum legalitas mereka dibuat, karena dalam menyelenggarakan event, EO ini harus ada legalitas formal dan kita juga minta agar Dispora untuk dievaluasi total," ujarnya.

"seharusnya dalam penyelenggaraan ini ada perjanjian kerjasama yang mengikat dan itu yang tidak dilakukan oleh Dispora dan EO juga yang hanya mendapat surat rekomendasi,” tegas Satarudin selaku Ketua DPRD Kota Pontianak usai memimpin rapat.

Menurut Satarudin, EO penyelenggaran event kulminasi 2022 ini masih belum mengantongi izin seperti sertifikat MICE dan juga belum terdaftar sebagai anggota APPE (Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Event).  Padahal kata dia, hal ini merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh EO.

Sejak awal kata Satarudin, pihaknya juga telah mempertanyakan terkait dengan legalitas EO yang telah mendapat rekomendasi dari Dispora Kota Pontianak. 

“Artinya kita tidak mempermasalahkan EO mau mengadakan event, tetapi jangan memungut bayaran yang ada di Kota Pontianak, karena di kegiatan ini mencantumkan logo Pemkot sehingga memunculkan pertanyaan masyarakat, bahkan banyak keluhan masyarakat yang kita terima. Karena masyarakat ini butuh hiburan, kalau dari sponsor sudah dapat, maka bayarlah lewat sponsor,” katanya.

Dirinya pun berharap agar persoalan ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Kedepan saya harapkan jangan terjadi hal-hal seperti ini, apalagi katanya EO sudah presentasi di depan beberapa OPD-OPD. Jadi dalam hal ini rekomendasi sudah kita keluarkan untuk melengkapi syarat legal mereka dan Dispora kita akan rekomendasikan langsung ke Walikota,” jelasnya.

Menurut Satarudin, jika dalam pelaksanaan event itu digelar oleh sawasta, tentu mereka harus bayar sewa kepada pemerintah Kota Pontianak seperti yang digelar di Taman Alun Kapuas itu yang dikatakannya merupakan kawasan yang dibangun melalui APBD Kota Pontianak.

“Kedeapan mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan Dispora lebih profesional dalam penyelenggaraan event-event yang ada di kota Pontianak ini," ujarnya

"Bahkan kita sangat mendukung apalagi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif (ekraf), tetapi jangan memberatkan masyarakat kota Pontianak dan EO juga harus professional dalam mengatasi hal ini,” pungkasnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved