Lapak Ditertibkan Satpol PP, Para PKL di Jl Sultan Hamid II Minta Solusi dari Wali Kota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satuan Polisi Pamong Praja Kota (Satpol-PP) Kota Pontianak melakukan penertiban kios/bangunan liar pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Sultan Hamid II, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Rabu, 28 September 2022 pagi.

Puluhan petugas gabungan Satpol PP, dan personil Polri dan TNI membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang ada di jalan Sultan Hamid II tersebut.

Proses pembongkaran berjalan aman dan kondusif, pemilik lapak yang berada di lokasi tampak hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan melihat kiosnya dibongkar.

Mahyudin, salah satu PKL yang sudah 13 tahun berjualan di salah satu lapak yang terkena penertiban tersebut, meminta solusi dari Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono atas penertiban lapak-lapak ini.

"Kami ini dari PKL Sultan Hamid, kita minta solusi dari Walikota itu bagaimana, jangan sudah dibongkar kita hilang pekerjaan kan kita punya tanggungan untuk anak istri, kredit segala macam, kontrak rumah," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini belum ada informasi apakah akan ada kompensasi yang mereka terima paska penertiban lapaknya tersebut.

• BREAKING NEWS - Cuaca Cerah, Sebuah Mobil Dengan Penumpang Tertimpa Pohon di Pontianak Barat

"Ndak ada, tidak ada kompensasi, istilahnya memang kita ini di roboh-robohkan gitu jak," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya tidak keberatan dengan penertiban ini, hanya saja mereka meminta solusi dari Pemerintah kota Pontianak agar mereka tetap bisa bekerja.

Mengingat berjualan di lapak ini adalah satu-satunya mata pencaharian mereka, sehingga dengan penertiban tersebut telah membuat mereka hilang pekerjaan.

"Alasannya karena mau dibangun jembatan," ucapnya

"Okelah, kalau Pemerintah memang mau makai ini kita maklum. Tapi solusinya nanti kita bagaimana," jelasnya.

Oleh karenanya ia meminta kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat memberikan gerobak container sebagai kompensasi lapak mereka yang ditertibkan itu.

Mengingat sebelumnya ada kompensasi yang sama kepada beberapa PKL yang sudah terlebih dahulu di tertibkan.

"Nah ini kedepannya kita minta kalau memang Pak Wali juga ikut memikirkan masyarakatnya, ya kita supaya dikasi kayak container gitulah atau gerobak yang seragam mulai dari ujung jembatan itu kan sudah pakai itu, lalu kita disini juga," ucapnya.

"Jadi kalau memang nanti ini mau dikerjakan itu gerobak bisa kita pindah-pindahkan, jadi udah tidak permanen tidak menggangu," jelasnya

Menurutnya hal ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan ini. Selain Pemerintah dapat melakukan pembangunan dengan nyaman, ia dan rekan-rekannya sesama PKL juga tidak hilang pekerjaan.

"Biar sama-sama enak, Pemerintah enak, kita ini cari duit juga bisa, gitu. Makanya kita dah bilang, kita ini tidak mengganggu Pemerintah, maksudnya tidak menghambat untuk membangun jembatan ini," ucapnya.

Ia mengakui bahwa sebelumnya surat pemberitahuan penertiban dari Satpol-PP memang sudah disampaikan, hanya saja dikarenakan tidak adanya solusi dari Pemkot menyulitkan mereka untuk pindah dari lokasi tersebut.

"Oh ini ada surat-surat selalu dikasi, cuman kita minta solusinya sampai sekarang itu belum ada, kan gitu," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini ia sudah tidak memiliki pekerjaan lain lagi,

"Mulai hari ini pengangguran lah kita, udah ndak ada, tergantung disini," ucapnya.

Oleh karenanya, Ia berharap kepada Walikota Edi Kamtono dapat bertemu atau ditemui oleh para PKL Jl Sultan Hamid II ini, untuk mendengar dan memberikan solusi atas keluhan mereka.

"Nah itu saya minta tolong supaya Pak Walikota ini juga mendengarkan lah, karena dulu waktu pemilu saya juga ikut andil untuk mendukung beliau jadi Walikota," ucapnya.

"Kalau bisa pak wali ada kesempatan kami dari perwakilan PKL sultan hamid mohon bertemu bertemu dengan bapak, untuk meminta solusi atau petunjuk dari permasalahan kami ini. Agar kami ini tidak menjadi pengangguran," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News