Kalbar Masuk 10 Provinsi Terbaik Pengendalian Inflasi, DID Digunakan Untuk Bansos dan Operasi Pasar

Misalnya ya, Sintang itu inflasinya tinggi. Penilaian inflasi itu dilihat dari dua kota dan satu kabupaten. Kabupaten Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Sintang.

Sintang itu sebetulnya cenderung inflasi itu tinggi, sehingga pemerintah provinsi perlu juga memperhatikan dan membantu agar inflasi kota Sintang bisa kita turunkan.

Saya berharap, tidak hanya mengandalkan APBN tetapi juga mengambil dari APBD baik provinsi maupun masing-masing kabupaten kota.

Karena pemerintah setelah terjadi kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM mempersilahkan daerah untuk mengalokasikan sebagian dari dana transfer yang mereka punya untuk digunakan pada pengendalian inflasi.

Harapan saya ini betul-betul dilakukan, kalau itu dilakukan dari APBN sumbernya, dari APBD provinsi, sinergi juga dengan kota. Saya yakin sampai dengan Desember 2022 kita bisa menjaga Kalbar berada pada peringkat satu nasional untuk keberhasilan pengendalian inflasi.

Berapa angka inflasinya? kita ikuti asumsi APBN. APBN itu mengasumsikan angka inflasinya 4 persen. Mudah-mudahan kita bisa diangka 4 persen, jika tidak bisa semoga bisa kita tekan di bawah 5 persen.

Sekarang ini sebetulnya inflasi tahunan kita sudah berada di angka 4, 3 persen. Meski ada kenaikan BBM saya tetap berharap dibawah 5 perse. Kemungkinan akan mengalami kenaikan karena tidak dapat dielakkan ada kenaikan harga BBM.

Tetapi kalau kita bekerja sama seperti saat ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, TPID-nya bekerja saya kira bisa menahan inflasi tahunan di bawah 5 persen dan inflasi bulanan di bawah 1 persen.