Info Stimulus

BSU Tahap Empat Cair Kapan? Kemnaker Beri Penjelasan Peperti ini!

Menurutnya BSU Gaji tahap IV akan Kembali dicairkan namun pihaknya masih menunggu data dari pihak BPJS Ketenagakerjaan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Tangkapan Layar Notifikasi Kemnaker.go.id-Kementerian ketenagakerjaan memberikan kepastian terkait pencairan BSU tahap empat pada 27 September 2022 kemarin, berikut cara cek penerima BSU Gaji 2022. 

Lakukan aktivasi akun dengan menggunakan nomor OTP yaitu nomor ponsle yang aktif untuk mempemudah verifikasi, Selanjutnya...

Login dan lengkapi kembali data diri. 

Apabila terdaftar sebagai penerima BSU, maka akan muncul centang hijau notifikasi dengan keterangan:

"Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker, Silahkan lakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id."

Namun apabila tidak terdaftar, maka akan mendapatkan notifikasi seperti berikut:

"Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

BSU Gaji Gagal Cair? Segera Cek Link Kemnaker.go.id Perbaiki Kendala dan Penyebab Penerima dianulir

Sebelum cair ke rekening para pekerja, program BSU terlebih dahulu melalui beberapa proses sebagai berikut:

Kantor BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi persyaratan kepada Kemnaker.

Kemnaker melakukan pengecekan dan pemadanan data calon penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia.

BSU adalah program yang diperuntukan kepada pekerja yang memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta.

2. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Bukan PNS, TNI dan Polri.

3. Belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM).

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved