Lokal Populer

Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial di Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan

pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan juga menjadi isu yang tak kalah pentingnya

Dokumentasi BNPP
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Restuardy Daud (tengah berbatik), berfoto bersama tim di Pos Lintas Batas Negara Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu 13 April 2022.  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Deputi II Kepala Staff Kepresidenan Abetnego Tarigan menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden, pembangunan perbatasan merupakan satu diantara prioritas Kantor Staff Presiden (KSP).

Melalui Perpres (Peraturan Presiden) terkait dengan tata ruang wilayah perbatasan.

“Dan kami punya konsen terkait dengan pelayanan publik di wilayah perbatasan,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Senin 26 September 2022.

Lebih lanjut ia menjelaskan, seperti yang disampaikan oleh Rektor Untan dan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kalimantan Barat.

BBM Mahal dan Sulit Didapat, Nelayan Sepuk Laut Berhenti Melaut

Bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan juga menjadi isu yang tak kalah pentingnya.

Sehingga sektor pendidikan kemudian juga sektor kesehatan dan perlindungan sosial di wilayah-wilayah perbatasan menjadi hal yang harus diperhatikan.

“Di momen ini kami ingin berbagi kepada sivitas akademika yang ada di Untan untuk juga nanti sama-sama membangun konsen bersama. Bagaimana menjawab persoalan yang ada di depan mata kita,” katanya.

Berkaitan dengan wilayah perbatasan, kata dia, beberapa waktu lalu pihaknya menerima kunjungan dari kepala Desa Kaupagen Sintang.

Yang mana pada kesempatan itu, belasan kepala Desa dari Sintang menyampaikan kendala-kendala dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan.

“Termasuk juga bukan hanya dalam konteks bagaimana perbatasan itu dibangun, tetapi bagaimana wilayah perbatasan itu terintegrasi juga dengan Ibu Kota kabupatennya sendiri,” ungkapnya.

“Karena sering kali kita membangun diperbatasan tapi conectingnya ke Ibu Kota Kabupatennya menjadi tantangan tersendiri karena memang jarak dan lain sebagainya,” timpalnya.

“Jadi kami di KSP memang memberikan perhatian terkait dengan wilayah perbatasan ini. Dalam rangka mengawal kebijakan bapak presiden,” pungkasnya.

Pelayanan Publik Perbatasan

Universitas Tanjungpura Pontianak akan menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional yang mengangkat tema “Keadilan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik untuk Warga di Wilayah Perbatasan Negara”.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved