Lokal Populer

Nasib Tenaga Honorer Seperti Digantung dan Belum Ada Kepastian dari Pemerintah

penghapusan tenaga honorer jelas berdampak pada dirinya dan para honorer lainnya. Pasalnya akan menambah jumlah pengangguran yang signifikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Dok Yolanda Sari.
Yolanda Sari, guru honorer di SDN 04 Nagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, ketika berfoto dengan muridnya. Dok Istimewa/Dok Yolanda Sari. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu di antara guru honorer, di Kecamatan Sambas, Yolanda Sari, mengatakan dirinya berharap solusi yang bijak dan tepat dari Pemerintah baik pusat dan daerah terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

"Saya sebagai guru honorer pastinya berharap solusi yang bijaklah dari pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan guru honorer kedepan, banyak tenaga honorer yang merasa dirinya digantung dan tidak tahu solusi yang pasti dari pemerintah terkait nasibnya di tahun 2023," tuturnya, Senin 26 September 2022.

Yolanda Sari berujar, bukan hanya guru honorer yang mengajar di sekolah yang terbilang cukup lama, bahkan guru honorer yang baru mendapat SK tahun 2022 dan calon-calon guru yang baru lulus tahun ini pun ada yang merasakan demikian.

Yolanda Sari merupakan guru honor di SDN 04 Nagur, Kecamatan Sambas. Dia mengatakan, penghapusan tenaga honorer jelas berdampak pada dirinya dan para honorer lainnya. Pasalnya akan menambah jumlah pengangguran yang signifikan.

Polemik Penghapusan Tenaga Honor Ancam Sektor Pendidikan di Kapuas Hulu

"Isu penghapusan tenaga honorer 2023 merupakan kebijakan yang kurang tepat, hal itu akan bertambahnya angka pengangguran, jika hal itu memang diputuskan setidaknya pemerintah memberikan solusi yang pas agar kami para tenaga honorer tidak terbengkalai," katanya.

Sementara itu, guru honorer lainnya di Kabupaten Sambas, Della Septyani mengajar dari tahun 2020. Dia mengatakan, para tenaga honorer yang ada jangan sampai dihapuskan pada tahun 2023.

"Bagi saya, semoga guru-guru dan para honorer semua diperjuangkan dengan baik, dan kalau bisa diangkat semuanya guru honorer, apalagi seorang guru. Karena pada dasarnya jadi guru itu sangatlah tidak mudah," katanya.

Dia berharap, Bupati Sambas H Satono yang telah menghadiri pertemuan dengan pemerintah pusat belum lama ini, membahas penghapusan dapat memperjuangkan nasib para honorer di Kabupaten Sambas.

"Kepada Bupati Sambas H Satono, saya berharap dapat memberikan dan memperjuangkan nasib para honorer, karena jika bukan kepada Bupati kami tidak juga bisa berbuat apa-apa dan jelas nasib para honorer ada pada kebijakan dan keputusan Bupati yang menyampaikan kepada pemerintah pusat," harapnya.

Pengangkatan Tunggu Keputusan

Kasubid Pengadaan dan Pensiun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah (BKPSDMAD) Kabupaten Sambas Dedie Noor mengatakan pengusulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tergantung keuangan daerah.

"Maaf kami belum dapat memberikan penjelasan, terkait ini, karena usulan formasi untuk kelanjutan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru tahap 3 tergantung kemampuan keuangan daerah," kata Dedie Noor kepada Tribun Pontianak, Senin 26 September 2022.

Sinyal Rencana Dibatalkannya Penghapusan Tenaga Honorer

Dedie Noor menjelaskan Pemda Sambas lebih dahulu menyelesaikan pembayaran gaji pengangkatan P3K tahap 1 dan 2. Dia menuturkan, jikalau gaji P3K masih dibebankan pada keuangan daerah maka pengangkatan pun tergantung kondisi keuangan daerah.

"Sementara Pemda Sambas menyelesaikan dahulu pembayaran gaji untuk pengangkatan tahal 1 dan tahap 2. Kalau cerita gaji P3K guru masih dibebankan ke daerah kayaknya pengangkatannya pun tergantung keuangan daerah," tuturnya.

Jadi pihaknya pun masih menunggu keputusan pimpinan dalam waktu tidak terlalu lama ini. Dia menambahkan, perlu kejelasan fiskal apakah pembayaran gaji P3K guru dibebankan ke pusat atau daerah.

"Fiskal stabil artinya ada kejelasan terkait pembayaran gaji P3K guru apakah dibebankan ke pusat atau daerah," katanya.

Lebih jauh terkait pemberkasan P3K guru pihaknya pun tidak diundang lantaran menunda pengangkatan P3K guru sampai fiskal keuangan daerah stabil untuk pembayaran gaji P3K guru.

"Kemarin kita tidak diundang terkait pemberkasan P3K guru oleh Kemendikbud karena tahun ini menunda pengangkatan P3K guru dahulu sampai fiskal kita stabil untuk pembayaran gaji P3K guru," katanya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved