Info Stimulus

Mencuat Kasus BLT BBM Gagal Cair hingga Jawaban Mensos Tri Rismaharini

Mencuat kasus BLT BBM gagal dicairkan oleh pemerintah kepada masyarakat selaku penerima bantuan kini ramai dibahas.

Editor: Rizky Zulham
NET/Google
Ilustrasi uang bantuan - Mencuat Kasus BLT BBM Gagal Cair hingga Jawaban Mensos Tri Rismaharini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mencuat kasus BLT BBM gagal dicairkan oleh pemerintah kepada masyarakat selaku penerima bantuan kini ramai dibahas.

Desakan Pembenahan data masyarakat yang mendapat Bantuan Langsung Tunai BLT kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak BBM semakin menguat.

Hal itu terjadi karena banyak ditemukan kasus di daerah yang BLT BBM mereka gagal dicairkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS tidak sesuai.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, sejak awal dirinya mengkhawatirkan data DTKS tersebut, pasalnya data itu diambil awal covid-19, sementara orang menjadi miskin dan orang menjadi kaya bisa dalam hitungan detik.

Solusi Gagal Dapat BSU 2022 - Cek Rekening Penerima Subsidi Gaji BLT BPJS Rp 600 Ribu

“Jadi harusnya datanya diupdate, harusnya ada data real time atau minimal per tiga bulan diupdate,” Agus Pambagio dikutip dari Kontan.

Agus menambahkan, tanggung jawab data DTKS tentunya ada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah jadi rahasia umum banyak data yang carut marut.

Sehingga perlu segera dibenahi, pasalnya bila ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah lalu tidak bisa mencairkan dana bantuan tersebut hanya permasalahan data yang tidak update, tentu sangat disayangkan.

“Uang senilai Rp150.000 per bulan bagi warga yang tidak mampu itu kan berharga sekali saat ini, kalau hanya karena data yang tidak update tentu sangat disayangkan, Menteri Sosial Bu Risma harus tahu ini dan bertanggung jawab serta segera dibenahi data penerima BLT-nya,” ungkap Agus.

Apalagi berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia pada Desember 2021 lalu, ada 31.000 Aparatur Sipil Negara baik yang aktif maupun yang telah pensiun terdata menerima Bansos dari pemerintah.

Hal ini menandakan data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataanya bermasalah.

Kemensos pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017.

Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler

Mengutip pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini di situs Sekretariat Kabinet, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal diperbarui setiap bulan untuk memastikan BLT BBM tepat sasaran.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” kata Risma.

Cara Dapat Subsidi Gaji Bagi Karyawan yang di PHK Perusahaan, Cek Syarat dan Kriteria Penerima BSU

Halaman
12
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved