Lokal Populer

Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Dapat Ringankan Beban Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menurut Fahrur Rofi, apabila dana bagi hasil CPO itu terealisasi tahun depan maka membantu meringankan pembiayaan daerah untuk pembangunan

TRIBUNPONTIANAK/MASKARTINI
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji karena telah mengusulkan agar Kalbar mendapat 50 persen dana bagi hasil CPO tahun 2023 mendatang. 

"Saya apresiasi kepada Bapak Gubernur Kalbar yang telah memperjuangkan hal tersebut. Sungguh merupakan hal yang luar biasa jika terealisasi hal tersebut," kata Fahrur Rofi kepada Tribun Pontianak, Minggu 25 September 2022.

Menurut Fahrur Rofi, apabila dana bagi hasil CPO itu terealisasi tahun depan maka membantu meringankan pembiayaan daerah untuk pembangunan.

"Sungguh merupakan hal yang luar biasa jika terealisasi hal tersebut, dikarenakan dapat juga membantu meringankan beban pembiayaan daerah dalam pembangunan," ujarnya.

Gubernur Sutarmijdi Sudah Berkirim Surat ke Menkeu terkait DBH Daerah Penghasil Kelapa Sawit

Selain itu, kata dia, terkait penyaluran CSR perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Sambas harus dipenuhi lantaran merupakan kewajiban.

"Untuk penyaluran dana CSR dari para perusahaan sawit sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan yang wajib dipenuhi," tegasnya.

Untuk penyaluran dana CSR, imbuh dia, direalisasikan pada perbaikan jalan yang bekerja sama dengan Pemda sudah mulai dilakukan.

"Contohnya, pembangunan jalan menuju Kebun Raya di Subah, Kecamatan Subah," katanya.

Input Pendapatan APBD

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Musanif, menyambut baik usulan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang mengusulkan Kalbar mendapat 50 persen dana bagi hasil CPO, Minggu 25 September 2022.

Sebelumnya, tahun depan 2023 daerah penghasil sawit di Indonesia akan mendapat dana bagi hasil dari CPO. Gubernur Sutarmidji pun meminta agar Kalbar mendapatkan setengah dari dana bagi hasil tersebut.

Munsif Mendukung Usulan Gubernur Kalbar Terkait DBH untuk Daerah Penghasil SDA Sawit

"Kebijakan ini sangat baik dan kita di daerah sangat mendukung. Dengan adanya dana bagi hasil sawit, maka daerah akan mendapatkan input pendapatan APBD," kata Musanif, kepada Tribun Pontianak, Minggu 25 September 2022.

Dia menjelaskan pihaknya di daerah mendukung karena input APBD yang diperoleh dapat dipergunakan untuk berbagai program dan sektor pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. 

"Jadi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah dapat lebih optimal manfaatnya dengan adanya input pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Sementara itu, lebih jauh, terkait dana CSR perusahaan agar dapat disalurkan oleh perusahaan. Dia melanjutkan, termasuk perusahaan sawit untuk pembiayaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah.

"CSR agar disalurkan perusahaan. Termasuk untuk infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, air bersih, penibgkatan kapasitas SDM, dan lain-lainnya," katanya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved