Gubernur Sutarmijdi Sudah Berkirim Surat ke Menkeu terkait DBH Daerah Penghasil Kelapa Sawit

“Untuk itu Provinsi Kalbar termasuk 22 Provinsi yang sudah mengambil inisiatif untuk memberikan masukan ke Pemerintah Pusat,”ujarnya kepada Tribun Pon

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/Tri Pandito Wibowo
Sekda Kalbar dr Harisson saat diwawancarai wartawan. Gedung DPRD Kalbar. Rabu, 7 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah saat ini tengah proses menyusun aturan mengenai dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit.

Melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu)tengah menyusun formula Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sawit, dimana aturan ini merupakan aturan turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson mengatakan maka dari itu, sebanyak 22 Provinsi sudah mengambiil inisiatif untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat, termasuk Kalbar.

Dampingi Gubernur Kalbar Bagikan Sembako, Bupati Satono Sebut Desa Wisata Temajuk Luar Biasa

“Untuk itu Provinsi Kalbar termasuk 22 Provinsi yang sudah mengambil inisiatif untuk memberikan masukan ke Pemerintah Pusat,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu 25 September 2022.

Yang mana dalam hal ini, Gubernur Kalbar sudah berkirim surat ke Menteri Keuangan agar 50 persen dari seluruh penerimaan negara dari sawit agar dikembalikan ke Provinsi Penghasil.

Dimana untuk Pengajuan surat masing-masing oleh Gubernur ke Menkeu.

“Selanjutnya akan dibagi lagi ke Kabupaten penghasil yang diprioritaskan untuk pembiayaan infrastruktur. Hasil Final nya kan tergantung Kementerian Keuangan, kita sedang menunggu,”pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved