Lokal Populer

Pemda Kapuas Hulu Dorong dan Dukung Pengakuan Serta Perlindungan Masyarakat hukum Adat

Saat ini baru 9 kelompok masyarakat hukum adat yang sudah diakui oleh pemerintah, maka diharapkan terus bertambah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Sahirul Hakim
SOSIALISASI - Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, saat menghadiri acara sosialisasi Perda No 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Jumat 23 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terus mendorong dan mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu, karena sudah ada Perda no 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, pada saat menghadiri acara sosialisasi Perda No 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Jumat 23 September 2022.

"Saat ini baru 9 kelompok masyarakat hukum adat yang sudah diakui oleh pemerintah, maka diharapkan terus bertambah menjadi 10, atau 11, 12 dan selanjutnya, demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu," ujarnya.

Iwan Setiawan menjelaskan, kalau Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan jantung Borneo, juga kabupaten kawasan konservasi yang cukup luas, serta di huni masyarakat adat yang tinggal di kawasan konservasi.

AMAN Kalbar Gelar Seminar Urgensi Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Barat

"Maka dari itu kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Perda No 13 pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu, yang merujuk undang-undang yang berlaku pengakuan masyarakat adat di negara Indonesia," ucapnya.

Pemerintah daerah Kapuas Hulu juga berharap, ada dukungan terus dari pihak terkait, untuk membantu agar masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu diakui.

"Ini semua perlu kerjasama semua pihak," ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi Perda no 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu, dilaksanakan oleh AMAN Kapuas Hulu, bersama dengan WWF, dan Pemda Kapuas Hulu.

Ajukan Hukum Masyarakat Adat ke Pemda

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu, telah melakukan pendataan atas usulan dari masyarakat terkait masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, Jantau menyatakan bahwa, saat ini pihaknya baru mendata ada sebanyak enam usulan masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu.

Tanah Adat atau Girik Bisa Buat Sertifikat ? Berikut Syarat Urus Sertifikat Tanah Melalui PTSL

"Semua usulan hukum masyarakat adat ini akan diverifikasi ke lapangan, apakah memenuhi syarat atau tidak, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebelum diberikan SK dari pemerintah," ujarnya, Minggu 4 September 2022.

Enam usulan tersebut yaitu, hukum adat suku Dayak pangin, orung da'ab di Desa Rangau Bumbun, Kecamatan Putussibau Selatan, hukum adat Dayak iban temawai engkrejai sungai luar dan sungai long, di Kecamatan Batang Lupar.

Seterusnya hukum masyarakat adat iban menua sungai tebelian ketemenggungan Jalai Lintang, di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, dan hukum masyarakat adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh, di Kecamatan Batang Lupar.

Terakhir adalah hukum masyarakat adat Iban Menua Mungguk Ketemengungan Jalai Lintang, di Desa Rantau Prapat, Kecamatan Embaloh Hulu, serta hukum masyarakat adat Dayak Iban Menua Kedungkang Sepandan Batang Lupar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved