Pemda Kapuas Hulu Dorong Pengakuan dan Perlindungan Masyakarat Hukum Adat

Pemerintah daerah Kapuas Hulu juga berharap, ada dukungan terus dari pihak terkait, untuk membantu agar masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu diakui.

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Sahirul Hakim
SOSIALISASI - Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, saat menghadiri acara sosialisasi Perda No 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Jumat 23 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terus mendorong dan mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu, karena sudah ada Perda no 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, pada saat menghadiri acara sosialisasi Perda No 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Jumat 23 September 2022.

"Saat ini baru 9 kelompok masyarakat hukum adat yang sudah diakui oleh pemerintah, maka diharapkan terus bertambah menjadi 10, atau 11, 12 dan selanjutnya, demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu," ujarnya.

Iwan Setiawan menjelaskan, kalau Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan jantung Borneo, juga kabupaten kawasan konservasi yang cukup luas, serta di huni masyarakat adat yang tinggal di kawasan konservasi.

Sejumlah Kades Terpilih di Kapuas Hulu Akan Dilantik pada Awal Bulan Oktober 2022

"Maka dari itu kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Perda No 13 pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu, yang merujuk undang-undang yang berlaku pengakuan masyarakat adat di negara Indonesia," ucapnya.

Pemerintah daerah Kapuas Hulu juga berharap, ada dukungan terus dari pihak terkait, untuk membantu agar masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu diakui.

"Ini semua perlu kerjasama semua pihak," ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi Perda no 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kapuas Hulu, dilaksanakan oleh AMAN Kapuas Hulu, bersama dengan WWF, dan Pemda Kapuas Hulu. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved