Lokal Populer

Kunjungan Kerja ke Kalbar, Wakil Presiden Berikan Santunan Beasiswa Pendidikan

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir di Kota Pontianak menyerahkan langsung santunan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Wapres didampingi Gubernur Kalbar menyerahkan bantuan beasiswa BP Jamsostek kepada perwakilan siswa di Pontianak, berlangsung di Pendopo Kalbar, Rabu 21 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ke beberapa wilayah di Indonesia, dan kembali melanjutkan Kunker ke Kalbar, Rabu 21 September 2022.

Pada Kunker di Kalbar, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir di Kota Pontianak menyerahkan langsung santunan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada 10 orang peserta maupun ahli warisnya dengan total nilai mencapai Rp2,5 milyar.

Santunan yang diberikan terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta manfaat beasiswa pendidikan anak dan Return to Work (RTW).

Dalam penyerahan simbolis tersebut wapres turut didampingi oleh Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Pembangunan Penyedian Air Baku Tunjang Beroperasinya Terminal Kijing

Dalam keterangannya, Wapres mengatakan bahwa kedatangannya ke Pontianak untuk menyerahkan beragam bantuan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat.

Hal ini yang secara tidak langsung bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Zuhri menjelaskan untuk Provinsi Kalimantan Barat, selama rentang waktu satu tahun hingga Agustus 2022, BPJAMSOSTEK telah membayarkan manfaat seluruh program senilai Rp503 milyar dengan jumlah kasus lebih dari 75 ribu.

Pada periode yang sama BPJAMSOSTEK juga telah memberikan santunan beasiswa pendidikan kepada 926 anak pekerja dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan total proyeksi nilai sebesar Rp42 miliar.

“Kami berterima kasih kepada bapak Ma’ruf Amin yang telah hadir memberikan santunan sekaligus semangat bagi para pekerja atau ahli waris yang telah kehilangan orang tercinta,”ujarnya.

Ia berharap santunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan kehidupan serta pendidikan bagi anak peserta, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-cita.

Dengan beragam manfaat yang diberikan BPJAMSOSTEK tersebut, Zuhri mendorong seluruh kepala daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan melakukan penganggaran maupun menerbitkan regulasi pendukung.

Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Zuhri optimis dengan adanya sinergi yang baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Kalimantan Barat. Karena hingga Agustus 2022 baru mencapai 50 persen untuk sektor pekerja Penerima Upah (PU) dan 5,9 persen, untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

“Dengan semakin banyak pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK, maka semakin nyata kehadiran negara untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, serta menjamin pekerja memiliki hari tua yang sejahtera. Sehingga diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih aman yang berujung pada peningkatan produktivitas perekonomian di Kalimantan Barat,” pungkas Zuhri.

Kontribusi Iuran

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson menyampaikan bahwa setiap tahunnya Pemprov Kalbar mengeluarkan anggaran untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp 48 miliar untuk kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Kalbar.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

Pembayaran kontribusi iuran PBI JK disalurkan secara langsung oleh pemerintah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bukan diberikan langsung kepada penerima.

Hadirnya Pabrik Kelapa Sawit Bisa Buka Lapangan Kerja Baru di Kabupaten Landak

Harisson menjelaskan bahwa sejauh ini, Pemprov Kalbar sudah memenuhi kewajiban untuk kontribusi iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.

Dimana tahun 2021, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 48,6 M dan ini berarti untuk membantu iuran PBI sebanyak 1.931.026 jiwa penduduk Provinsi Kalimantan Barat. 

"Begitu juga untuk Tahun Anggaran 2022,"ucapnya.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat, penduduk yang sudah menjadi peserta BPJS kesehatan sebanyak 77,50 persen, atau sekitar 4,2 juta dari total 5,4 juta penduduk Kalbar,"ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 22 September 2022.

Harisson mengatakan cakupan paling tinggi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan adalah Kabupaten Kayong Utara yakni 98,73 persen dan yang paling rendah Kabupaten Sambas 67,28 persen.

Selanjutnya cakupan kepesertaan  BPJS Kesehatan urutan kedua di Ketapang 81,12 persen, Kubu Raya 77,58 persen, Landak 88, 04 persen. Kota Pontianak sebanyak 73,52 persen, Mempawah 74,81 persen, Bengkayang 71,70 persen, Kota Singkawang 80,70 persen. 

Di Kabupaten Sanggau 69,05 persen, Sekadau 73,59 persen, Sintang 89,19 persen, Kapuas Hulu 77,79 persen, Melawi 85,93 persen. 

Harisson mengatakan dalam program nasional BPJS Kesehatan menargetkan seluruh atau 100 persen penduduk dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan, atau istilah nya Universal Health Coverage (UHC).

"Namun target ini hanya dapat kita capai bila ada komitmen dari pemerintah Kabupaten Kota dan sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah,"ungkapnya.

Untuk Kalbar, cakupan kepesertaan atau masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 77,50 persen dari seluruh penduduk Kalbar, angka kepesertaan ini secara nasional termasuk masih rendah.

"Namun sekali lagi ini kan tergantung kemampuan atau kapasitas fiskal daerah, dan minat masyarakat untuk menjadi peserta,"ujarnya.

Harisson juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar selalu berupaya meningkatkan mutu layanan kesehatan, meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan pelayanan. 

"Kalau masyarakat merasakan pelayanan BPJS kesehatan memang sudah baik, maka otomatis masyarakat akan berbondong bondong mendaftarkan dirinya beserta keluarga menjadi peserta BPJS," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved