Fraksi Hanura Sekadau Nilai Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Sekadau 2022 Belum Cermat

Peningkatan jumlah tersebut berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor Cabang Sekadau sebesar

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Fraksi Partai Hanura anggap Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau belum secara cermat dan sungguh-sungguh mempertimbangkan hasil capaian penerimaan daerah yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang sampai semester satu tahun 2022 belum mencapai kinerja 50 persen, Jumat 23 September 2022.

Anggota DPRD Fraksi Hanura, Paulus Subarno mengatakan ada 10 pandangan Fraksi Hanura terkait Kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Dimana dengan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp14,15 Miliar dari semula Rp. 850,26 Milyar menjadi Rp. 864,42 Miliar atau meningkat sebesar 2 persen. Hal itu dianggap belum sesuai dengan peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp 69,49 Miliar. Dari jumlah semula sebesar Rp. 903, 70 Miliar menjadi sebesar Rp 973,20 Miliar atau meningkat sebesar 8 persen.

Selain itu, kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 juga mengalami peningkatan. Dari kebijakan awal sebesar Rp. 68,4 miliar menjadi Rp, 108,7 miliar.

Capaian BPN Sekadau, 5230 Bidang Tanah Disertifikasi di 2022

Peningkatan jumlah tersebut berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor Cabang Sekadau sebesar Rp. 50 Miliar dan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58,7 Miliar.

Lebih lanjut, Subarno berpendapat bahwa peningkatan alokasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga bukanlah prioritas dan sudah cukup besar dialokasikan dalam Apbd murni sebesar Rp. 8,05 milyar. Demikian juga dengan alokasi belanja modal komputer sebesar Rp. 2,6 milyar. Sehingga diharapkan tidak dialokasikan kembali.

Selanjutnya bagi kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 13,7 milyar. Paulus Subarno mempertanyakan strategi pencapaian penyelesaian pekerjaan dan administrasi kontrak kerja dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan anggaran. Serta realisasi fisik dan keuangan atas kinerja belanja modal pada Apbd murni.

"Pemerintah daerah juga harus memperhatikan anggaran operasional dam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Serta kondisi fisik kantor pada SKPD-SKPD yang di beberapa SKPD kondisinya sangat memprihatinkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, " tegas Subarno dalam rapat paripurna DPRD Sekadau. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved