Breaking News:

Wapres RI Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan di Pontianak Tentang Pemekaran Provinsi Kapuas Raya

Pemekaran wilayah yang menjadi perjuangan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut kini berada di tangan pemerintah pusat.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Wapres pada Peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kong Zi ke 2573 di Pontianak Convention Centre, Jalan Sultan Abdurrahman No. 7-9 Akcaya, Kota Pontianak, Kamis 22 September 2022./ ANG 

“Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sampai hari ini memang masih moratorium dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri. Nanti akan kita lihat lagi berbagai kemungkinannya itu,” ujarnya dalam rilis resmi.

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan untuk pemekaran Kapuas Raya pada masa pemerintahannya , dimana seluruh kewenangan yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Kalbar dipastikan sudah disiapkan dan telah dilaksanakan. 

Sutarmidji menegaskan jika pemerintah pusat tidak memiliki anggaran maka dirinya sebagai Gubernur Kalbar memastikan APBD provinsi siap menganggarkan persiapan Kapuas Raya.

"Intinya untuk pemekaran Kapuas Raya sepanjang yang menjadi kewenangan saya sebagai Gubernur sebagaimana saya janjikan sudah saya laksanakan semua," ucap Gubernur Kalbar Sutarmidji.

"Kantor gubernur (Kapuas Raya) kita bangunkan kantor DPRD kita bangunkan, kemudian biaya operasional provinsi persiapan kita siapkan itu sudah kita sampaikan," tambahnya.

Dirinya menambahkan pemekaran sebuah wilayah merupakan produk Undang-Undang tentang pembentukan daerah otonom. 

Sehingga menjadi ranah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan pemerintah pusat. Ditambah hingga kini pusat juga masih mempertahankan moratorium atau penghentian sementara pembentukan DOB.

Midji memastikan dirinya telah menyampaikan kebutuhan akan pemekaran Provinsi Kapuas Raya tersebut kepada pemerintah pusat. 

Dirinya mengungkapkan Provinsi Kalbar saat ini memiliki luas satu seperempat kali dari pulau Jawa. Lalu Kalbar juga memiliki batas wilayah terpanjang dengan Malaysia yakni 972 kilometer.

"Penduduk Kalbar juga terbanyak di provinsi yang ada di Kalimantan, jika moratorium dibuka saya yakin Kapuas Raya terbentuk," jelasnya.

"Kalau saya boleh meng SK kan pemekaran sudah dari dulu saya SK kan," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved