Wapres RI Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan di Pontianak Tentang Pemekaran Provinsi Kapuas Raya

Pemekaran wilayah yang menjadi perjuangan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut kini berada di tangan pemerintah pusat.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Wapres pada Peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kong Zi ke 2573 di Pontianak Convention Centre, Jalan Sultan Abdurrahman No. 7-9 Akcaya, Kota Pontianak, Kamis 22 September 2022./ ANG 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Presiden (Wapres), K H Ma’ruf Amin hanya menjawa singkat ketika ditanyai terkait proses perkembangan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya

Pemekaran wilayah yang menjadi perjuangan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut kini berada di tangan pemerintah pusat.

Saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kalbar, Wapres Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) saat ditanyai terkait perkembangan pemekaran Provinsi Kapuas Raya malah melemparkan pertanyaan tersebut kepada ke Gubernur Kalbar Sutarmidji.

“Itu (Pemekaran Kapuas Raya) dengan Pak Gubernur ya," jawab singkat Wakil Presiden (Wapres), KH Maruf Amin saat ditanya wartawan usai menghadiri acara Peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kong Zi ke 2573  di Pontianak Convention Centre, Kamis 22 September 2022.

Gubernur Sutarmidji Ungkap Olahan Burung Punai Jadi Menu Favorit saat Sahur dan Berbuka Puasa Wapres

Sebelumnya, pada rilis resmi di website Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk Papua dan Papua Barat. 

Sebab menurutnya beberapa daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup kecil sehingga berdasarkan kajian akan bergantung kepada APBN.

“Sampai hari ini memang moratorium belum dicabut. Masih belum, karena alasannya dari hasil kajian, beberapa daerah yang (ingin) diotonomikan itu atau dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri, masih menggantungkan ke APBN. Jadi, oleh karena itu belum (dicabut), kecuali (wilayah) Papua,” ungkap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa pengecualian untuk wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan karena adanya kebutuhan khusus seperti mempermudah pengawasan karena wilayahnya yang luas, dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut.

“Karena Papua dan Papua Barat ini memang ada kebutuhan khusus, baik karena untuk (peningkatan) pelayanan (karena) luasnya wilayah, dan kemudian juga untuk mempercepat kesejahteraan di Papua, dan juga tentu supaya pengawasannya lebih mudah,” terangnya.

Untuk itu, Wapres pun mengharapkan masalah pemekaran wilayah ini tidak menjadi isu politik musiman, khususnya menjelang Pemilu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved