Segel Dibuka, 400 Siswa SDN 41 Pontianak Kembali Belajar di Sekolah

segel sekolah sdn 41 pontianak utara sudah dibuka. siswa tampak memenuhi jalan di depan sekolah tersebut.

Editor: Nasaruddin
Facebook Tribun Pontianak Interaktif
Siswa SDN 41 tampak memenuhi jalan depan sekolah yang terletak di Jalan Budi Utomo, Gg Swasembada 2 Pontianak Utara, Kalimantan Barat, Selasa 20 September 2022. Sehari sebelumnya, sekolah ini disegel ahli waris karena persoalan sengketa lahan yang digunakan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Siswa SDN 41 Pontianak Utara kembali belajar di sekolah, setelah segel dibuka.

Pantauan Tribun Pontianak Selasa 20 September 2022, siswa sudah mulai beraktivitas di sekolah.

Segel yang sempat terpasang, sudah tidak tampak lagi.

Gerbang juga sudah tak lagi dikunci.

Sehari sebelumnya, SDN 41 Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak disegel warga karena sengketa lahan.

Perlu Segera Komunikasi Antara Pemerintah Kota Pontianak Dengan Ahli Waris Terkait Lahan SDN 41

Selain gerbang sekolah dikunci dengan rantai dan gembok, ada dua baliho besar dengan tulisan sekolah disegel sementara karena Pemerintah Kota Pontianak belum mengganti rugi lahan sekolah sejak tahun 1976.

Terkait masalah itu, Firdaus Zar'in, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak mengatakan bahwa hal ini menjadi pelajaran untuk semua masyarakat, agar tidak kembali terjadi.

Ke depannya, harus ada perjanjian yang sah di mata hukum.

"Ini pelajaran buat kita semua kalau memang tanah itu diwakafkan oleh orang tua oleh keluarga, kalau istilah dalam Islam itu harus ada Nadzirnya. Jadi maaf nih, soal tanah ini kan apalagi misalnya memang sudah ada perjanjian," ucapnya.

Muhammad Fauzie Harap Polemik Penyegelan SDN 41 Pontianak Utara Tak Mengorbankan Hak Pendidikan Anak

"Supaya apa jangan timbul masalah hukum dikemudian hari, misalnya orang tuanya nenek moyangnya mewakafkan ternyata anak cucu dan sebagainya itu ndak tau, atau malah ingin menggugat kembali," katanya.

Ia berharap kepada Pemkot Pontianak dan Penggugat pun dapat duduk bersama untuk mencari jalan tengah dan solusi dari kasus sengketa ini.

"Kemudian kan ada aspek hukumnya tuh, keputusan mahkamah dan lain sebagainya kan. Nanti kan untuk mencari jalan tengahnya itu kan harus ada ini kan hukum," ucapnya.

"Tapi saya minta pihak Pemkot bersama pihak keluarga yang menggugat untuk bisa bertemu membicarakan ini, solusinya seperti apa," lanjutnya menjelaskan.

Sebab menurutnya apabila memang betul lahan ini sudah diwakafkan, maka ini seharusnya sudah sepenuhnya menjadi aset Pemkot Pontianak.

"Harusnya begitu, kalau sudah diwakafkan atau diberikan itulah tadi Nadzir yang mengurusnya. Kemudian itu menjadi aset Pemerintah," ucapnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved