Lokal Populer

Pemda Kapuas Hulu Imbau Kepada Penambang Emas Agar Jauhi Resiko Kecelakaan Kerja

Pemerintah Daerah Kapuas Hulu hanya sekedar memberikan imbauan kepada masyarakat, agar berhati-hati bekerja sebagai penambang emas

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. SAR Pontianak
Tim SAR melakukan kordinasi bersama warga yang berada di lokasi pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Dusun Sencepu, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu 17 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyikapi kejadian musibah tanah longsor di lokasi pekerja tambang emas yang mengakibatkan sejumlah pekerja meninggal dunia akibat tertimbun tanah di Kabupaten Bengkayang.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan sangat berharap agar tidak terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka diminta kepada masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas agar waspada dan berhati-hati.

"Kami juga sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, juga tidak mampu monitor tambang emas tradisional ini di Kabupaten Kapuas Hulu, maka diimbau masyarakat harus lebih berhati-hati dalam bekerja sebagai penambang emas," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 19 September 2022.

Fransiskus Diaan juga menegaskan kalau Pemerintah Daerah Kapuas Hulu hanya sekedar memberikan imbauan kepada masyarakat, agar berhati-hati bekerja sebagai penambang emas, supaya tidak terjadi kecelakaan.

Longsor PETI di Lembah Bawang, Penegakan Hukum Dalam Penyelidikan dan Penanganan Polres Bengkayang

"Ada pihak terkait yang melakukan penindakan," ucapnya.

Diketahui bersama juga tambah Bupati, saat ini kondisi cuaca atau alam memang belum mendukung, sering terjadi hujan, sehingga mudah terjadi tanah longsor seperti di lokasi pertambangan emas itu sendiri.

"Maka kalau pun harus bekerja harus lihat dulu cuaca atau kondisi, kalau memang membahayakan lebih jangan bekerja dulu, tunggu betul-betul aman di lokasi bekerja, agar tidak terjadi musibah," ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan data dari Bappeda Kapuas Hulu jumlah lokasi pertambangan emas di wilayah Kapuas Hulu yang masih dalam proses pengajuan izin pertambangan rakyat (IPR) ada sebanyak 468 wilayah.

Kabid Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu, Budi Prasetyo menyatakan, sebanyak 468 wilayah ini masih menunggu regulasi yang mengatur pelimpahan penerbitan izin dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi.

"Berdasarkan informasi yang diterima bahwa, raperpres sudah disetujui presiden dan masih tahap haromonisasi di Kemenkumham RI," ujarnya kepada Tribun Pontianak.

Budi juga menjelaskan bahwa, total usulan penambahan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 3.075 hektar, yang proses penetapannya masih menunggu dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

"Yang berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM bahwa, penetapannya sudah dilakukan pada akhir Oktober 2021 kemarin, namun kami akan melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat terkait kepastian tindaklanjut proses pengajuan WPR dan IPR di Kapuas Hulu," ucapnya.

Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, terus melakukan koordinasi dan komunikasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena saat ini kebijakan persoalan IPR ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri.

"Kami dalam hal ini adalah hanya sekedar memfasilitasi pekerja emas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendapatkan IPR," ungkapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved