Kadishub Sanggau Tegaskan Tak Ada Pemindahan Jalur Ferry Penyebrangan di Sungai Mayam

pihaknya mengundang para kepala Desa di Kecamatan Meliau, supaya mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan isu tersebut.

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Hendri Chornelius
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Anselmus saat foto bersama para Kepala Desa di Kecamatan Meliau usai audiensi yang berlangsung di Ruang Media Center Kantor Bupati Sanggau, Kalbar, Senin 19 September 2022 sore. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Meliau audiensi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, ASDP dan Dirjen Perhubungan, Kemenhub (Melalui Zoom meeting) terkait adanya wacana pemindahan jalur Ferry penyeberangan yang ada di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Audiensi berlangsung di Ruang Media Center Kantor Bupati Sanggau, Kalbar, Senin 19 September 2022 sore.

Mewakili Kepala Desa yang hadir, Kepala Desa Sungai Mayam, Paridi mengatakan bahwa dengan adanya wacana ini, maka yang terjadi di lapangan terutama di 15 desa selaku pengguna jalur ferry penyeberangan Desa Sungai Mayam menuju arah BHD, merasa keberatan.

"Oleh karena itu melalui rapat koordinasi ini, kami para kepala Desa menyampaikan seluruh aspirasi yang terjadi dibawah, dan kami meminta kepada Dishub Sanggau, Kementrian Perhubungan, agar ditinjau kembali dan dikaji secara cermat, sehingga isu wacana pemindahan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Nah, disampaikan dari Dishub Sanggau, tidak ada pemindahan, tetapi beliau menyampaikan bahwa ada wacana penambahan jalur baru,"katanya, Selasa 20 September 2022.

Warga Sekayam Sanggau Ubah Daun Sawit Jadi Cuan, PLN Bantu Pengadaan Mesin Produksi

"Di Desa Sungai Mayam sudah terbangun dermaga baru, tinggal diseberang PT BHD yang belum. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Pemkab Sanggau agar mengkaji ulang, mengingat dermaga yang sudah dibangun menelan biaya yang cukup besar, kemudian ada isu wacana pemindahan ini tentu kami selaku pengguna akses itu merasa keberatan,"tambahnya.

Alasannya, pertama adalah akses terlalu jauh, kemudian dirugikan secara ekonomi, karena orang yang mengangkut buah kelapa sawit, mengangkut karet dan sebagainya menuju ke ibu kota Kecamatan Meliau, akan terhambat karena memakan waktu yang sangat besar.

"Kemudian yang berikutnya juga, unsur sosial kami dirugikan. Contoh ada orang sakit misalnya, menyeberang dan ingin dibawa ke Kecamatan Meliau, Sanggau atau Pontianak, terlalu jauh,"tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menolak wacana pemindahan tersebut. Dikatakannya, sudah disampaikan secara tegas oleh Kepala Dishub Kabupaten Sanggau, Anselmus bahwa isu ini tidak benar.

"Bukan perpindahan dan bukan mengambil yang sudah ada, tetapi beliau menyampaikan masih dalam proses pengusulan penambahan yang baru. Kami harapkan kepada seluruh instansi terkait dalam hal ini bisa sama-sama mengawal proses ini sampai adanya putusan yang menyatakan bahwa tidak ada pemindahan, tapi menambah yang baru. Karena kalau pemindahan ini benar terjadi maka gejolak pasti akan timbul. Ini berdasarkan analisa kami di desa-desa yang melewati akses dermaga ini,"tegasnya.

Pihaknya lanjut Paridi, sangat setuju jika ada penambahan jalur atau dermaga baru, asalkan tidak menganggu yang sudah ada saat ini yaitu dari Sungai Mayam menuju ke arah BHD.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Anselmus mengatakan bahwa hasil audiensi dengan para kepala Desa di Kecamatan Meliau, yang dilakukan bersama ASDP dan Kementrian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat atau yang mewakili (melalui zoom metting), terkait dengan isu wacana pemindahan jalur perintis subsidi yang sekarang berada di Desa Sungai Mayam ke BHD, akan direlokasi ke Kuala Buayan Sungai Dekan.

"Itu isunya, tetapi yang terjadi bukan pemindahan jalur, tetapi pengusulan baru. Ini yang memancing isu keresahan masyarakat di wilayah seberang yang desa nya mayoritas dekat aksesnya kalau dia menggunakan akses BHD Sungai Mayam,"katanya.

"Tetapi juga sudah disampaikan oleh Kementerian bahwa kontrak subsidi yang ada ini akan berakhir pada 31 Oktober ini. Jadi minimal sampai 31 Oktober ini berada di Sungai Mayam BHD, dan kemudian kelanjutannya di November Desember, tetap menggunakan subsidi. dan pada Rabu nanti akan rapat koordinasi pada tingkat nasional untuk menetapkan jalur perintis subsidi ini, dan saya sudah menyampaikan disitu dengan stetmen tidak ada pemindahan jalur perintis penyebrangan, tetapi kami mengusulkan untuk jalur perintis baru menambah yang ada,"tegasnya.

Makanya, pihaknya mengundang para kepala Desa di Kecamatan Meliau, supaya mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan isu tersebut.

"Dan bisa menyampaikan kepada masyarakat nya, memang tidak ada isu pemindahan jalur penerbangan,"pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved