Lokal Populer

Butuh Pasif Program dan Anggaran yang Cukup Besar Tata Kawasan Kumuh Menjadi Kawasan Layak

Edi menyebut, untuk merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak memang diperlukan pasif program dan anggaran yang cukup besar

TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD LUTHFI
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat memberi kata sambutan pada kegiatan “Pelatihan Vokasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Kota Pontianak” di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin, 19 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura Pontianak menyelengarakan “Pelatihan Vokasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Kota Pontianak

Kegiatan tersebut sejalan dengan National Slum Upgrading Project (NSUP) atau program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menjawab tantangan penanganan kawasan kumuh.

Hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan roadmap penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak telah cukup banyak dilakukan.

Kata Edi, pada tahun 2016 hingga 2019 dari luas kumuh 70,51 Ha menyisakan 3,49 Ha (Lokasi Squatter), kemudian periode tahun 2020 hingga 2022 dari luas kumuh 150,16 Ha masih menyisakan 94,70 Ha atau 55,46 Ha sudah dapat dikurangi di akhir tahun 2021.

Muhammad Fauzie Harap Polemik Penyegelan SDN 41 Pontianak Utara Tak Mengorbankan Hak Pendidikan Anak

“Nah ini masalah luasan kawasan kumuh ini mungkin nanti perlu disatukan persepsinya. Karena ini penting untuk kita membuat program, karena kawasan yang terbilang kumuh itu pasti ada kriterianya. Terutama kepadatan penduduknya, terus sarana prasana yang tidak layak,” ujarnya saat memberi kata sambutan pada kegiatan “Pelatihan Vokasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Kota Pontianak” di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin, 19 September 2022.

Lanjut Edi “Misalnya jalannya, drenasenya terus rumahnya tidak layak huni, tidak ada akses air bersih, sudah itu sampah dan lain sebagainya itu yang mempengaruhi suatu kawasan disebut kumuh. Cuman kumuh inikan ada kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan di lihat lagi dari kondisi lapangan,” tambahnya.

Edi menyebut, untuk merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak memang diperlukan pasif program dan anggaran yang cukup besar.

“Problemnya karena anggaran kita terbatas (Harus terbagi) sehingga memerlukan berkelanjutan tidak bisa satu tahun selesai,” katanya.

Sehingga dengan adanya keterbatasan anggaran, Edi menilai perlunya inovasi dan kreativitas serta keterlibatan masyarakat untuk dapat mewujudkan kota bebas kawasan kumuh.

Edi juga menekankan agar berbagai fasilitas umum (Fasum) yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved