SDN 41 Pontianak Utara Disegel, Ini Jawaban Ahli Waris Saat Diminta Buka Gembok Oleh Polisi

Masalah ini bukan hanya baru sekarang, tetapi dari tahun 1976, pemerintah kota Pontianak tidak pernah membayar, mengganti rugi lahan sekolah

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto
Penasehat Hukum Ahli Waris M. Arief Eko Paragawan, S.H. saat bertemu Kapolsek Pontianak Utara pada penyegelan SDN 41 Pontianak Utara, Kota Pontianak, Senin 19 September 2022. Tribun Pontianak Ferryanto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - SDN 41 Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak disegel warga karena sengketa lahan, Senin 19 September 2022.

Gerbang sekolah dikunci menggunakan rantai dan gembok, selain itu ada dua baleho besar yang bertuliskan bahwa sekolah disegel sementara karena Pemerintah Kota Pontianak belum mengganti rugi lahan sekolah sejak tahun 1976.

Akibat penyegalan itu, aktivitas belajar mengajar siswa terganggu.

Dihadapan ahli waris yang melakukan penyegelan serta pihak sekolah dan dinas terkait, Kapolsek Pontianak Utara AKP Suryadi sempat meminta ahli waris untuk membuka gembok yang mengunci pagar sekolah.

Tak Perpanjang Biaya Sewa, Pemkot Segel 39 Kios di Kapuas Indah Pontianak

AKP Suryadi menjelaskan bahwa sekolah negeri merupakan fasilitas umum, oleh sebab itu penyegelan tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan, bahkan ada sanksi hukum atas hal tersebut.

"Ini salah satu pelanggaran hukum, artinya kita untuk seperti ini mungkin jalan terakhir, kita ada jalur hukum, saya minta maaf, ini salah satu pelanggaran hukum, dalam KUHP pasal 167, 389 Jo 551, fasilitas umum untuk sekolah, mungkin terkait administrasi dari ahli waris tentunya bisa kita fasilitasi, kami siap mendampingi atau fasilitasi hal tersebut,"ujar Kapolsek.

Namun pihak ahli waris tetap bersikekeh tidak membuka kunci gembok tersebut.

'"Masalah ini bukan hanya baru sekarang, tetapi dari tahun 1976, pemerintah kota Pontianak tidak pernah membayar, mengganti rugi lahan sekolah, upaya hukum kami sudah maksimal, kami sudah sampai ditingkat kasasi, hasilnya gugatan kamu dikabulkan,",ujar Penasehat Hukum Ahli Waris M. Arief Eko Paragawan, S.H.

",Jadi upaya apalagi yang harus kamu tempuh,pihak walikota sudah kami kunjungi bersama ahli waris tetapi tidak diterima, jadi harus bagaimana lagi, jalur apalagi yang harus kami tempuh,"jelasnya.

Ia memberi syarat, bila ingin membuka gembok yang mengunci gerbang sekolah pihaknya ingin bertemu dengan Walikota secara langsung untuk membahas hal ini.

"Walikota kan pemimpin kita, biarkan warga, ahli waris ini bertemu dan walikota mendengarkan keluhan rakyat sendiri, permasalahan ini bukan baru, sejak tahun 1976 tidak ada penggantian lahan, tetapi dipakai untuk lahan sekolah," tegasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved